Banyaknya Pelanggaran Tanpa Ada Sanksi Administrasi, Ombudsman RI Berikan 3 Masukan Untuk Revisi UU Desa

Jakarta – Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena belum adanya aturan teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga menyebabkan para kepala desa belum memahami aturan.“Potensi maladministrasi yang dimaksud adalah tindakan tidak prosedural dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat …

Read More »

Dengar PPDI Hendak Demo Gegara Siltap Terlambat, Bupati Serang Berikan Respon Mengejutkan

Serang – Rencana aksi yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang beberapa waktu sempat membuat Bupati Ratu Tatu Chasanah terkejut. Dilansir dari kabar6.com, protes terkait keterlambatan Siltap sebelumnya sempat mencuat dan bahkan PPDI akan menggelar demo di kantor Bupati Serang. Namun aksi tersebut batal lantaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai menyalurkan Siltap para perangkat …

Read More »

Pinta Tunda Rapimnas, Ini Rekomendasi Dari Forum Ketua PPDI Propinsi Se-Indonesia

Sleman – Polemik di internal PPDI mulai menemukan titik terang, hal ini seiring dengan terbitnya rekomendasi para Ketua PPDI Propinsi Se-Indonesia, pada pertemuan di Tridadi, Sleman Yogyakarta pada Sabtu (02/09) akhir pekan kemarin. Acara yang dirangkai dengan Forum Discussion Group terkait dengan Revisi UU Desa ini sendiri digagas oleh PPDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam press release tertulis yang diterima oleh …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});