Puskominfo – PPDI

Jakarta – Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) terlibat secara langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa, terutama dalam memperjuangkan penentuan anggaran. Hal ini penting agar Kementeran Desa PDTT bisa memahami berbagai kendala yang dialami kepala desa. “Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi UU Desa karena itu payung hukum …

Cirebon – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, melakukan koordinasi dengan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, Rabu (23/2). Bertempat di ruang rapat bupati, PPDI bersama tim membahas berbagai macam hal, yang memang sering terjadi di setiap desa pasca Pilwu dan masalah lainnya. Dilansir dari rakcer.id, Bupati Cirebon saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa saat masa kuwu baru …

JAKARTA –  Berita tentang  DPR menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 menimbulkan tanda tanya bagi anggota PPDI. Dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), tidak ada Revisi UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa masuk daftar  RUU Prolegnas Prioritas tahun …