Lunas PBB Jadi Syarat Pencairan ADD, PPDI Bojonegoro Bereaksi Keras

Bojonegoro – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat yang mengkaitkan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 2023. “Jadi karena ini urusan perut, menyangkut hak-hak semua perangkat desa, tentu kami mendorong kepada pembuat kebijakan agar segera mencairkan ADD Tahap II. Kami …

Read More »

Tanpa Kejelasan Pemberhentian Kadus Malannying, PPDI Enrekang Kawal Kasus Sampai PTUN

ENREKANG — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab Enrekang terus mengawal kasus yang menimpa Kepala Dusun Malannying, Safri. Dilansir dari global.katasulsel.com, Kepala Desa Sanglengpongan Nurmiati diduga berupaya memberhentikan sepihak Kadus Malannying ini. Ironisnya, alasannya sepele dan terkesan dibuat-buat karena tidak berdasar pada regulasi. “PPDI mengawal kasus ini, sebagai bagian dari tupoksi kita selaku wadah perangkat desa,” kata Ketua PPDI Haeruddin, …

Read More »

Didepan Forum, Mendagri Tito Karnavian Ungkap Banyak Penyelewengan Dana Desa

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk keperluan di luar pelayanan desa. Hal itu diungkapkan Tito saat memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023 yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023). Dilansir dari detiknews,Tito mengungkap …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});