Ramai Soal Revisi UU Desa, Sekdes Ini Ajukan Gugatan Larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Masuk Parpol Ke MK

JAKARTA – Larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota ataupun pengurus partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Larangan itu tercantum di dalam Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, permohonan itu diajukan oleh Mahmudi, Sekretaris Desa Leran, …

Read More »

DPMD Bekasi Siapkan Dua Skema Sikapi Revisi UU Desa

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, sudah menyiapkan dua skema jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 154 Desa tahun 2024 ditunda. Dilansir dari kerawangbekasi.disway.di, skema pertama yakni menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Hal ini menyusul telah dimulainya penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 6 …

Read More »

Beririsan Dengan Revisi UU Desa, PilWu Cirebon Tunggu Petunjuk Kemendagri

Cirebon – Pada Rapat Paripurna terakhir, dalam pembahasan revisi Undang-undang Desa, seluruh anggota fraksi DPR RI telah menyutujuinya.  “Kami telah melakukan konfirmasi dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terutama dikaitkan dengan masa jabatan kepala desa dari 6 diubah menjadi 9 tahun,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});