Berita,  Berita Daerah

PDIP Dukung PPDI Tolak Refocusing ADD, Seharusnya Pemerintah Menambah Insentif Untuk Perangkat Desa




BREBES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Brebes sepakat bersama Perwakilan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Tali Asih dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Kabupaten Brebes menolak rencana refocusing Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kami fraksi PDIP menolak rencana refocusing ADD. Karena, pendanaan pihak desa selama pandemi COVID-19 sudah sangat membantu terkait penanggulangan COVID-19 dengan PPKM mikronya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Brebes, Muhammad Rizki Ubaidillah, usai audiensi antara kepala desa dan perangkat di ruang rapat DPRD Brebes, Senin (24/5/2021), sebagaimana dilansir dari panturapost.com



Apalagi, kata dia, anggaran dana desa di saat pandemi COVID-19 sudah hampir habis untuk kepentingan penanganan pandemi, di antaranya program bantuan uang tunai, PPKM mikro dan lain sebagainya.“Harusnya pemerintah daerah memberi apresiasi tambahan insentif kepada desa karena membantu menurunkan angka COVID-19. Bukan malah memberi beban dengan refocusing anggaran ADD yang notabenenya adalah berurusan dengan gaji para pengabdi masyarakat di desa, harus ada solusi yang lain,” ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes Sukirso. Ia menyebut,  Pemerintah Desa sudah dibuat kelimpungan di saat situasi pandemi.“Kalau kita hanya bisa memfasilitasi, tapi ya kembali lagi terserah pemerintah daerah. Tapi, tuntutan kepala desa dan PPDI ini harapannya bisa dikabulkan. Sebab, ADD ini berkaitan dengan siltap perangkat desa dan kepala desa,” kata Sukirso yang juga politisi senior partai PDI Perjuangan itu.



Ketua PPDI Kabupaten Brebes Hartoyo mewakili perangat desa se-Kabupaten Brebes menolak keras rencana tersebut. Pasalnya, jika sampai terkena refocusing akan berdampak pada perangkat desa yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Brebes.

“Jelas dampaknya akan sangat terasa jika ADD sampai direfocusing. Terutama siltap kades dan perangkat desa yang terancam tidak bisa dibayarkan,” kata Hartoyo




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *