Puskominfo – PPDI
Bengkulu – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, R. A Deni menyampaikan, dalam merealisasikan program yang diadakan Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu terkait memberikan beasiswa pendidikan dengan menguliahkan kepala desa (Kades) atau perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu masih menunggu kejelasan jadwal dari pihak universitas yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Dilansir dari radarbengkulu.disway.id, hal ini lantaran hingga saat ini belum diterima jadwal dimulainya perkuliahan dari universitas yang sudah melakukan memorandum of understanding (MOU) atau menandatangani nota kesepakatan kerja sama.
“Kuliah gratis sesuai MOU Universitas Terbuka (UT) dengan pak gubernur untuk anggaran kita sudah siap termasuk calon-calon penerima program kuliah gratis juga sudah siap. Namun hingga kini kita belum menerima surat dari UT kapan dimulai perkuliahan,” papar R. A Deni, Kamis (8/12) saat diwawancarai awak media usai menghadiri kegiatan di kantor Gubernur Bengkulu.
Ia menyebut, pihaknya telah mengajukan surat kepada pihak universitas-universitas mempertanyakan jadwal perkuliahan. “Gubernur sudah membuat surat kepada pihak UT mempertanyakan kapan mulai, karena sesuai dengan perjanjian kita program ini dilaksanakan tahun ini,” kata R. A Deni.
Lebih lanjut, jikapun tahun ini yang hanya tinggal menyisakan beberapa pekan lagi jadwal perkuliahan dari pihak universitas-universitas belum juga didapatkan, R. A Deni menyebut jika program kiliah gratis ini akan dilanjutkan di tahun anggaran 2023. Dan anggaran yang sebelumnya telah disiapkan akan dikembalikan ke kas daerah.
“Kalaupun tidak bisa, kita akan lakukan di tahun depan. Artinya penganggaran kita untuk program kuliah gratis tahun ini kita kembalikan ke kas daerah. kita juga telah masukkan program ini dalam APBD tahun depan,” tuturnya.
Dalam hal permasalahan anggaran untuk perkuliahan gratis kades ini, Pemprov Bengkulu akan langsung membayarkan kepada yang telah menjalani komitmen seperti Universitas Terbuka. Di tahun 2022 ini dianggarkan sebesar Rp 2,8 juta persemester untuk 100 kepala desa dari seluruh kabupaten, jumlah tersebuteningkat di APBD tahun 2023 mendatang yang mencapai Rp 400 juta.
“Tahun depan kita menganggarkan sebesar Rp 400 juta. Yang sekarang Rp 280 juta dan jika memang tidak terjadi perkuliahan tahun ini, anggarannya kita kembalikan ke kas daerah. Tapi untuk persiapan pelaksanaan tahun depan kita sudah anggarkan,” demikian R. A Deni.
