Puskominfo – PPDI
BAGANSIAPIAPI – Meramaikan momen Ramadhan sekaligus untuk mempererat tali silahturahmi dan kekompakan pengurus PPDI Provinsi Riau mengadakan kegiatan buka bersama.
Agenda yang baru pertama kali di adakan oleh PPDI Propinsi Riau ini di pusatkan di hotel Bono Pekanbaru Jumat (29/3) dimana hadiri Ketua PPDI Riau, Pengurus harian PPDI provinsi serta ketua PPDI kabupaten.
“Alhamdulillah, Kegiatan buka bersama ini bisa berlangsung dan berjalan lancar. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar pengurus dan juga team sekertaris eksekutif (SE) PPDI PROVINSI selain itu juga kita membahas tentan peluncuran APK PUSPRINDIT Riau,” ungkap ketua PPDI Riau Nina Siahaan, Sabtu (30/3) seperti yang dikutip dari media indragirione.com.
Nina menambahkan, dalam agenda buka bersama juga diramaikan dengan tausiah dari salah satu anggota PPDI Pelalawan sebagai kultum menjelang berbuka. Kegiatan berlangsung dari jam 4 sore sampai jam 10 malam.
“Pada pertemuan itu kita juga ada membahas berbagai hal tentang perkembangan organisasi. Terutama menyikapi tentang revisi UU no 6 tahun 2014 di mana tidak adanya kejelasan tentang status perangkat desa,” sebutnya.
Dikatakan, pada kesempatan itu PPDI provinsi Riau tetap komitmen memberikan apresiasi kepada DPR RI yang sudah mengesahkan RUU menjadi UU desa. Namun harapan nya setelah UU desa sah, hak dan kewenangan perangkat desa juga di perhatikan karena perangkat desa adalah yanv membantu kepala desa dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di desa.
“Banyak program pemerintah bahkan yang harus di kerjakan oleh perangkat desa. Mungkin sebagian kawan kawan kecewa dengan hasil dari revisi UU desa, namun kami PPDI Riau berharap kepada semua perangkat desa di Riau untuk jauh lebih arif dan bijaksana dalam mengungkapkan pendapat baik di khalayak umum maupun di media sosial. Jangan sampai membuat tidak nyaman dan benturan antara kepala desa dan perangkat desa,” tutur Nina.
Sebagai ketua PPDI Riau ia berpesan kepada semua perangkat desa di Riau, bekerja lah dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa.
“Semoga pemerintah akan memberikan peraturan lainnya yang bisa memberikan kesejahteraan dan pengakuan kepada perangkat desa. Perangkat desa hanya satu keinginan nya kejelasan status sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya.
