Puskominfo – PPDI
Rokan Hilir – Ketua PPDI Propinsi Riau, Nina Siahaan, turut menyesalkan adanya pemberhentian perangkat desa di Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yangmemberhentikan Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi) dan tiga staf kantornya.
Mak Nina, sapaan akrabnya, menyesalkan adanya kelemahan administrasi didalam SK pengangkatan sehingga dapat dijadikan celah untuk memberhentikan Perangkat Desa di Panipahan Kota.
“ Itulah kelemahannya mas, didalam SK Pengangkatan sebelumnya tertera masa jabatan selama 5 tahun dimana akan habis pada tahun ini,” ujar Mak Nina ketika dihubungi melalui sambungan selulernya.
“ Dari kemarin kita juga sudah sampaikan agar mengkaji ulang SK pengangkatan rekan-rekan agar tidak ada celah dalam pemberhentian perangkat desa,” tambahnya.
Dalam waktu dekat ini, direncanakan untuk mendampingi PPDI Rokan Hilir beraudensi dengan Dinas PMD Rokan Hilir terkait dengan SK perangkat desa yang masih mencantumkan masa jabatan selama 5 tahun.
“ Kalau kemudian ada perekrutan perangkat desa, PPDI Propinsi Riau berharap adanya uji kompetensi dalam proses seleksinya,” pungkasnya.
Seperti diinformasikan sebelumnya Penghulu Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas, telah memberhentikan Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi) dan tiga staf kantornya.
Padahal dalam acara pelantikan Penghulu-Penghulu terpilih oleh Bupati Rokan Hilir beberapa waktu yang lalu telah ditekankan agar tidak sembarangan memberhentikan perangkat desa atau kepenghuluan di tempatnya.
Penghulu Panipahan Kota, Kasmer yang dihubungi terpisah, Ahad (17/3/2024) mengatakan, sesuai SK terlampir masa jabatan perangkat tersebut telah habis.
‘’Selanjutnya kepenghuluan panipahan akan melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat sesuai mekanisme yang diatur, dan perangkat yang telah habis masa jabatan jika masih ingin mengabdi silahkan mendaftarkan diri kembali,’’ ujarnya.
