Tag Archives: gaji perangkat desa

OKU – Belum ada kejelasan mengenai 3 bulan Penghasilan Tetap (Siltap) yang belum terbayar, membuat PPDI dan APDESI Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, melaksanakan Audensi dengan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Jumat (22/12/2023). Tidak hanya Siltap bagi para perangkat desa, honor Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di OKU Selatan selama 3 bulan terhitung dimulai Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2023 …

Serang – Desak pencairan penghasilan tetap,Puluhan Perangkat Desa menggeruduk kantor pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Jumat (22/12/2023). Puluhan perangkat desa yang berniat menggelar demontrasi ini, kemudian diterima oleh Kepala Kesbangpol Evi Priyatna, Kepala DPMD Aryadi dan Plt Kepala BPKAD Roni Rohani Sanjadirja di Aula Tb Kuswandi, Pemkab Serang. Dkutip dari laman kabar6, dalam audensi dengan Pemkab Serang, M. Amin Nazili sebagai …

Luwu – Pengurus Kecamatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu dilantik oleh Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd di Wisata Alam Waetiddo Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Rabu (20/12/2023). Pelantikan ini sendiri berbarengan dengan Jambore ke-II tersebut mengangkat tema membangun silaturahmi dan sinergitas menuju perangkat desa yang integritas dan profesional. Turut hadir mendampingi Bupati Luwu dalam kegiatan …

Gunung Kidul –PPDI membahas langkah-langkah strategis dalam kegiatan organisasi dalam mensikapi agenda lanjutan dari pembahasan revisi UU No 06 Tahun 2016 Tentang Desa, dan mensikapi dinamika yang terjadi dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam rapat koordinasi Pengurus Harian PPDI Pusat yang terselenggara di Villa Tirtasari Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Sabtu (16/12/2023), diputuskan beberapa agenda yang akan dilaksanakan akhir tahun 2023 dan …

Jakarta – Pengurus Pusat PPDI mengklarifikasi seputar kegiatan organisasi Desa yang mencatut nama PPDI dengan mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi DKI Jakarta, hari ini Rabu (20/12/2023). Hadir dalam agenda ini tadi Chumaidi Sekretaris Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum PPDI, Agus Wahyudin Wasekjen PPDI dan Santi Hasanah dari Bandung. Dimana kegiatan hari ini tadi merupakan tindaklanjut dari keputusan Rakor Pengurus …

Surabaya   – Ribuan perangkat desa anggota PPDI menghadiri perayaan Hari Lahir PPDI Jawa Timur Ke-13, yang diselenggarakan di Jatim EXPO Surabaya, Selasa (19/12/2023) sore hari. Peringatan Harlah PPDI yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Perangkat Desa Propinsi Jawa Timur dan deklarasi Pemilu Damai ini, turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawangsa, Setda Propinsi Jawa Timur, Kepala DMPD …

MAGETAN – PPDI Magetan sampaikan permintaan penyesuaian Siltap Perangkat Desa dengan kenaikan dari UMK, hal ini diutarakan saat audensi dengan Pj. Bupati Magetan pada Senin (18/20/2023) di Ruang Jamuan Surya Graha. Ketua PPDI Magetan Nanang Ari menyampaikan sesuai dengan SK Gubernur penetapan UMK Kabupaten Magetan sebesar 2.238.800,-, sementara siltap untuk perangkat desa sebesar 2.050.000,-. Dikutip dari media wartatransparansi, dalam audensi …

Sleman – Tidak perlu menunggu pengesahan revisi PP No 11 Tahun 2019, yang salah satunya mengatur besaran siltap perangkat desa berdasar masa kerja. Perangkat Desa Kabupaten Sleman telah menikmati peraturan yang sedang diperjuangkan ditingkat pusat tersebut. Melalui Perbup No 47.2 tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran gaji 13 dan 14 bagi kades dan …

Jakarta – Terbitnya Surat Perintah dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota terkait dengan pembaruan data Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi bahan diskusi dibeberapa grup-grup jejaring sosial dari perangkat desa. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023  pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat …

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …