Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Arga Makmur – Perangkat Desa Meok yang korban Pemberhentian Nonprosudral yang Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Meok tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan enggano berbuntut Panjang, senin 20 Maret 2023, Marhelam korban pemberhentian Nonprosural resmi daftrkan gugatan SK Kepala Desa tersebut ke PTUN Provinsi Bengkulu. Kami bertempat dalam SK Pemberhentian tersebut yaitu Revard Sudana, Marhelam, Meldi Ronal …

Arga Makmur – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara dalam Orasinya di terima oleh Sekda kab Bengkulu Utara, menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memberi sanksi tegas bagi oknum Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desanya di luar prosudurl/Nonprosudural, hal ini di sampaikan Tim 9 perwakilan massa saat mediasi di ruang rapat SekdaKab Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara …

BENGKULU SELATAN – Hasil koordinasi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan lainnya, pemerintah daerah disarankan untuk menyerahkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diperuntukkan kepada kepala desa (kades) dan perangkat. Dilansir dari rbtc.disway.id, rencana itu saat ini masih dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Selatan.  NIP Kades dan perangkat ini sendiri sebagai salah satu rujukan dari aturan Kemendagri …

MUNA – Sebanyak 22 camat di Kabupaten Muna menyatakan sikap tak akan memberikan surat rekomendasi ke para kepala desa (kades) untuk melakukan pergantian perangkat. Camat Kontukowuna, La Inpres menerangkan, pergantian perangkat diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 yang salah satu pointnya harus mendapat rekomendasi dari camat. Hanya saja, khusus di Muna yang menjadi batu sandungan adalah adanya surat pernyataan …

Menarik ketika sejumlah Kepala desa datang dari berbagai daerah meninggalkan tugas turun ke Gedung Senayan untuk menyuarakan kepentingannya terkait tuntutan memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dengan dalih usia jabatan 6 tahun belum cukup memperbaiki tatanan masyarakat desa. Padahal dibalik semua itu, masa jabatan yang lama tidak selalu menentukan kualitas kinerja kepala desa terkadang justru memunculkan persoalan …

JAKARTA – Permohonan uji materi yang mempersoalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Mahkamah Konstitusi (MK) dicabut oleh pemohon pada Kamis (9/3). Sebab perkara terkait perangkat desa dinilai “salah kamar” oleh MK. Dilansir dari validnews.id, Ketua Sidang Panel M. Guntur Hamzah menjelaskan, permohonan uji materi Permendagri Perangkat Desa tidak tepat diajukan …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama atas uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa) pada Kamis (9/3/2023). Dilansir dari mkri.id, sidang perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 ini …

Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PPDI, bisa jadi merupakan salah satu organisasi profesi terbesar di Indonesia. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2006 ini terus berkembang, semenjak terbentuk pertama kali di Kajen Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di bawah ini ada beberapa hal terkait PPDI yang bisa jadi belum banyak yang tahu, berikut ini fakta-fakta seputar PPDI. RM. …

Simalungun – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Simalungun, di Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pematang Raya, Simalungun, Sumut, Senin (20/2/2023). Dilansir dari waroengberita.com, Suzanna Damanik selaku Ketua PPDI Kabupaten menjelaskan bahwa bahwa kehadiran mereka untuk bersilaturrahmi di dengan Bupati sebagai Pembina dalam PPDI. Selain bersilahturahmi, PPDI Kabupaten Simalungun juga menyampaikan sejumlah permohonan …

Muratara, – Komisi I DPRD Muratara bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kembali melakukan audiensi lanjutan Bahas Permasalahan Pelantikan dan pemecatan Perangkat Desa. Dilansir dari metrosumsel.com, audiensi ini di hadiri langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Muratara, Hermansyah Samsiar, Wakil Ketua Komisi I,Kepala Inspektorat, Camat Nibung Yusnadi,perwakilan PMD-P3A,Kepala Desa serta Perangkat Desa dan Anggota PPDI,yang di laksanakan di ruang rapat …