Tag Archives: revisi uu desa

MATARAM–DPR RI sudah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui rapat paripurna pada 10 Juli 2023. Anggota DPR RI Komisi V Dapil Pulau Lombok Suryadi Jaya Purnama mengatakan, dalam revisi itu ada beberapa poin sudah disepakati. Tinggal meminta persetujuan pemerintah pada masa sidang berikutnya yakni Agustus-September 2023. “Insyaallah …

Jakarta – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebutkan sejumlah persoalan pelayanan di desa yang sering dikeluhkan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik “Menyoal Perbaikan Kebijakan Mengenai Perangkat Desa dalam Agenda Revisi Undang-undang Desa” di Gedung Ombudsman RI, Selasa (1/8/2023). Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian dan …

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, pimpinan DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa. Oleh karena itu, belum diketahui alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas Rancangan UU (RUU) Desa ini bersama pemerintah. “Surpres dari presiden saja belum ada, apalagi AKD yang mau bahas,” kata Awiek dilansir dari Kompas.com, …

Jakarta – Banyak perangkat desa yang berharap bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN PNS. Lantas seberapa besar peluang perangkat desa diangkat jadi ASN PNS? Dilansir dari ayobandung.com, berikut ini penjelasannya. Masa jabatan kepala desa rencananya akan diperpanjang menjadi 9 (sembilan) tahun. Rencana itu tertuang dalam rancangan undang-undang desa terbaru. Nah dalam rancangan tersebut ada peluang bagi perangkat desa …

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah dan DPR saat ini menunjukkan komitmennya dalam kemajuan desa. Terlihat dari sejumlah peningkatan dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Strategi pembangunan yang tepat adalah apabila desa menjadi ujung tombak dari garda terdepan percepatan pembangunan nasional,” ujar Muhaimin dalam pidatonya di Harlah ke-25 PKB, …

BADAN legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati beberapa poin revisi Undang-Undang (UU) Desa. Dari 19 poin, terdapat dua poin krusial yang santer diperdebatkan, yaitu perubahan periodesasi jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa. Dua poin itu lantas menjadi prahara di balik political will DPR merevisi UU Desa, kendati rencana revisi itu tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Seperti diketahui bersama, …

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim melakukan rapat kerja (raker) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Selasa (18/7/2023). Dilansir dari pusaranmedia.com, rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi didampingi Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, Sekretaris komisi IV Eddy Sunardi Darmawan serta anggota komisi Salehuddin, Rusman Ya’qub, Abdul Kadir Tappa, Sukmawati dan …

Jakarta  – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hendaknya bermakna desa membangun ketimbang membangun desa.“Bukan membangun desa, melainkan desa membangunnya. Kalau membangun desa, menganggap desa itu objek. Maka, kami di pusat yang menjadi engineer-nya. Kalau desa membangun, kita betul-betul memetakan seperti …

Gerak roda dari perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2014 terus bergulir, setelah diawali dengan pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akhirnya pada Sidang Paripurna, Selasa (11/7) mendapatkan persetujuan untuk selangkah lebih maju dengan menjadi hak inisiatif legislatif untuk dijadikan revisi dari undang-undang itu sendiri. Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat …

JAKARTA  – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, adanya Revisi Undang-Undang Desa bisa mengurangi konflik massa saat pemilihan kepala desa (pilkades). Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil kajian. Sebab pada revisi UU Desa, jumlah kontestasi Pilkades dikurangi yang sebelumnya tiga kali menjadi dua kali. Dia yakin gesekan antarpendukung calon kepala desa nantinya bisa diredam. “Dampak politiknya lebih …