Tag Archives: revisi uu desa

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama atas uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa) pada Kamis (9/3/2023). Dilansir dari mkri.id, sidang perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 ini …

NUHA — Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyaksikan pelantikan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Mengukuhkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu Timur periode 2023 – 2025, Senin 6 Maret 2023. Dilansir dari palopos.fajar.co.id, pelantikan yang dilakukan oleh Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi tersebut terbilang unik, karena diselenggarakan di atas Kapal KMP Opudi yang sedang berjalan di sekitaran Danau Matano, Kecamatan …

Sidoarjo : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tengah berupaya mendefinitifkan status pendamping desa melalui sertifikasi dan kompetensi. Dilansir dari rri.co.id, hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Desa Dr. Atmari dalam penyerahan penghargaan kepada 73 Desa berstatus mandiri di Sidoarjo pada Senin (6/3). Dikatakannya cita-cita besar dari pada Kemendes sendiri, adalah mendefinitifkan status para pendamping desa yang …

Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PPDI, bisa jadi merupakan salah satu organisasi profesi terbesar di Indonesia. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2006 ini terus berkembang, semenjak terbentuk pertama kali di Kajen Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di bawah ini ada beberapa hal terkait PPDI yang bisa jadi belum banyak yang tahu, berikut ini fakta-fakta seputar PPDI. RM. …

SLAWI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendesak terbitnya Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa. Desakan itu mencuat saat PPDI menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Jateng di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Sabtu siang 25 Februari 2023.  Musda untuk memilih Ketua PPDI Jateng periode 2023-2028 itu, mengusung tema ‘Membangun Sinergitas Menuju Perangkat Desa Jawa Tengah yang Berintegritas dan Profesional’.  Dilansir dari radartegal.com, …

Barito Kuala, Kalsel – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Hasanuddin Murad menyatakan tidak setuju terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Dilansir dari antaranews.com, Hasanuddin menuturkan masa jabatan kades selama enam tahun sudah termasuk lama, terlebih bisa menjabat hingga tiga periode. “Sehingga kalau sembilan tahun kelamaan,” kata Hasanuddin di Banjarmasin, Minggu. Mantan …

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengingatkan agar perangkat desa tidak ikut ajang politik praktis. Di antaranya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dengan tidak ikut ajang kontestasi politik praktis maka diharapkan bisa terus melayani dan diterima semua warga desa. Mengingat posisi perangkat desa sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, desa itu miliki keistimewaan …

Tegal – Menjelang Musyawarah Daerah (PPDI) Propinsi Jawa Tengah pada akhir pekan ini, kembali muncul nama-nama bakal calon Ketua yang akan maju dalam pemilihan nanti. Seperti dalam pemberitaan kemarin, muncul 4 nama bakal calon Ketua PPDI Propinsi Jawa Tengah seperti Fathur Rofiq (Wonosobo), Herry Purnomo (Wonosobo), Moh. Giyanto (Kudus), Sibahul Yusron (Pemalang), kini muncul nama baru Pitoyo,S.Pd.I,  Ketua PPDI Kabupaten …

Tegal – Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) PPDI Propinsi Jawa Tengah tinggal menghitung hari, agenda 5 tahunan ini akan di adakan pada 24-25 Februari 2023 di Tegal. Acara resmi organisasi ini menjadi menarik karena akan ada pemilihan Ketua PPDI ditingkatk Jawa Tengah untuk periode 2023 sampai dengan 2028. Tercatat sudah ada 3 nama yang secara resmi akan mancalonkan diri menjadi orang …

Kendal – Pengurus Pusat PPDI menyampaikan klarifikasi atas usulan dari Poros Desa Bersatu  tentang evaluasi Pendamping Desa yang dianggap pemborosan keuangan negara. Melalui Chumaidi, SH, MH, Koordinator Bidang Advokasi, Perlindungan Hukum dan Regulasi, PPDI menjelaskan bahwa PPDI tidak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan 5 kesepakatan dalam acara Simposium Desa tersebut. Sebagaimana diinformasikan melalui berbagai media massa, Poros Desa Bersatu menyampaikan …