Berita,  Berita Daerah

Tegas, PPDI Jawa Tengah Tolak Usulan DPD RI Dalam Revisi UU Desa

Semarang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda) PPDI Provinsi Jawa Tengah di Cafe Gunung Ungaran Kabupaten Semarang dengan tema memperkokoh kebersamaan & menjaga organisasi demi terwujudnya kesejahteraan Perangkat Desa, sabtu (16/10/21).



Rapat Pimpinan Daerah PPDI Provinsi Jawa Tengah dihadiri 18 kabupaten dari total 23 kabupaten yg sudah bergabung dengan PPDI, yaitu PPDI Kabupaten Blora, Pati, Grobogan, Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kebumen, Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali, Demak, Pemalang, Wonosobo, Grobogan, Banjarnegara  dan Banyumas.

Drs.Cuk Suyadi selaku Ketua PPDI Jateng dalam sambutannya selama jabatannya baru mengadakan tiga kali pertemuan. Kondisi PPDI Provinsi dan Kabupaten sejak di lantik, PPDI Provinsi belum bisa berkomunikasi dengan gubernur, dikarenakan kurangnya informasi dan mis informasi dengan pengurus pusat dan ada beberapa Kabupaten yang mau bergabung ke PPDI Provinsi diantaranya PPDI Purbalingga, Sragen dan Karanganyar dulu yang sempat aktif di PPDRI. Untuk perkembangan draf revisi UU 6 tentang Desa hanya bisa merekomendasi usulan ke PP Pusat, rencananya nanti kita bicarakan di rapat khusus terbatas pimpinan Provinsi tempatnya di Pantai Suwuk Kebumen



“Berharap Jawa Tengah bersatu bagaimana caranya bersatu berjuang untuk kepentingan organisasi, jangan ada dualisme kepemimpinan,  mau berusaha keras bagaimana pun caranya kalau ada perselisihan, jangan mutungan, harus tegas, karena organisasi pasti ada perbedaan, tapi perbedaan bukan suatu halangan membesarkan PPDI”, ucap Drs.Cuk Suyadi selaku Ketua PPDI Jateng, dikutip dari ppdi-kebumen.org.

Dalam acara yang berlangsung hingga menjelang petang tersebut, ada beberapa keputusan yang diambil diantaranya, untuk tetap solid dan selalu berkoordinasi antar pengurus, secara tegas menolak usulan DPD RI dalam revisi UU No 06 tahun 2014, mendukung penerbitan NIPD dan KTA PPDI.



Satu Komentar

  • Carmunah

    Saya mau usul.. klo seragam PPDI di sahkan menjadi pakaian seragam perangkat desa secara nasional yang di pakai setiap yang di tentukan..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *