Sutoro Eko :” Naskah Revisi UU Desa Dari DPD Amburadul !”

Yogyakarta – Draft naskah revisi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang diusung oleh Komite 1 DPD RI menuai kecaman dari berbagai pihak.

Hal ini tidak lepas dari sorotan banyka pihak yang menilai isi dari draft tersebut jauh dari angan dalam melakukan perubahan melalui revisi UU Desa, yang telah “bekerja” selama 7 tahun belakangan ini.

Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta dan merupakan akademisi yang akrab mengkaji persoalan desa, menilai isi dari draft tersebut sangat amburadul.

“ Naskah dari DPD ini babak belur, yang menjadi pertanyaan siapa teknokrat dibalik penyusunan naskah dari Komite 1 DPD ini,” ujarnya seperti disampaikan melalui channel pribadi Youtube-nya.

“ Teknokrat penyusun naskah dari DPD harus dihadirkan ke ruang publik untuk mempertanggungjawabkan dengan berdiskusi, berdialog dengan para pihak yang berkepentingan dengan desa,” sambungnya. “ Jangan sampai terkesan ini (revisi uu desa) hanya proyek saja.”

Disampaikan juga bahwa legalitas para ahli dalam penyusunan naskah tersebut penting, tapi tidak kalah penting juga legimitasi dari para ahli atau teknokrat tersebut.

Menurut beliau permasalahan dalam UU Desa ini sendiri terletak pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, bukan pada legislasi tapi permasalahan terletak pada regulasi pelaksanaan.

“ Harus ada perubahan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang sebenarnya sudah mereduksi, bahkan mendistorsi pelaksanaan UU Desa,” paparnya.

“ Saya mendukung perjuangan revisi UU Desa ini, tapi jika isi dan caranya tidak menarik harus kita gugat, dan saya akan mendukung gugatan yang sedang bergulir tersebut,”pungkasnya di akhir siaran.