Beredar Surat Perintah Pendataan Perangkat Desa Dari Kemendagri, Akankah Jadi Dasar Pembayaran Siltap Dari APBN ?

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun tujuan ddari penerbitan surat ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam …

Read More »

Paska Aksi Desa Bersatu, Dimulainya Babak Baru Revisi Undang-Undang Desa

Jakarta – Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Penerimaan surat presiden itu dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/12). “Pimpinan dewan telah menerima empat pucuk surat dari Presiden RI, yaitu R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kedua …

Read More »

Didepan Pansus Perda Desa, PPDI Lombok Tengah Tegaskan Lawan Arogansi Kepala Desa

Loteng – Ahmad Heri Setiawan dari Desa Mekar Damai selaku Ketua PPDI Loteng menyampaikan bahwa selama ini Kades terkesan arogan dalam pemerintahannya. Terutama mengenai sikap Kades yang semena-mena memecat para perangkat Desa tanpa alasan yang jelas. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah menyatakan bahwa rata-rata Kepala Desa (Kades) bersifat arogan terhadap para perangkat desa. Hal itu disampaikan puluhan anggota …

Read More »