Revisi UU Desa Seperti Dimonopoli Satu Kementerian, Komisi V Sentil Mendes PDTT

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengingatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) harus secara konkrit berperan aktif dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tak hanya dimonopoli oleh salah satu pihak Kementerian saja. Dilansir dari laman resmi DPR, Hamka Baco Kady menilai justru Kementerian Desa-lah yang …

Read More »

Didesak Sahkan Revisi UU Desa Pekan Depan, Begini Jawaban Ketua Baleg DPR RI

Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06  Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …

Read More »

Menteri Desa PDTT Sepakat, Siltap Perangkat Desa Dari APBN Langsung Ke Desa

Jakarta-Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian kepala desa. Nantinya, kepala desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. “Harapannya begitu, supaya desa lebih mandiri mengelola dirinya sendiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023) seperti …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});