Ketua Komite 1 DPD :” Urusan Desa, Ada Batas Antara Kemendes Dengan Kemendagri !”

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam diskusi bertema ‘Siapa Menteri yang Menangani Desa?’ pada Selasa (29/6), mengatakan bahwa Kementerian Desa Harus diperkuat. Bahkan menurutnya, dalam revisi UU Desa yang diusulkan DPD RI, Komite I DPD RI memperjuangkan agar Kementerian Desa diperkuat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah kementerian yang bisa dikatakan sebagai kementerian ‘baru’. Oleh karena itu, Kemendes PDTT harus diperkuat dalam mewujudkan kemandirian desa …

Read More »

Pulang Bimtek 15 Orang Prades Sidoarjo Positip Covid-19, Begini Langkah Tegas Bupati

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melarang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo menggelar acara di luar kota sampai batas waktu yang belum ditentukan. SE tersebut dikeluarkan sebagai respon atas kasus bimbingan teknis (bimtek) perangkat desa yang digelar Pemerintah Kecamatan Buduran di Yogyakarta, Jumat sampai Minggu (25-27/06/2021) kemarin. Dimana saat itu seluruh peserta langsung di-swab begitu sampai di …

Read More »

Prof Hanif : “Pemerintah Desa Hanya Calo Dari Pemerintah Pusat !”

PEMERINTAH DESA, NAGARI, GAMPONG, MARGA, DAN SEJENISNYA ADALAH PEMERINTAHAN BUATAN KOLONIAL BELANDA (DI BAWAH PENGATURAN IGO 1906 JO. PP NO. 83/1906 JO. PP NO. 212/1907) YANG SUDAH USANG DAN BIKIN SENGSARA RAKYAT DESA. TAPI OLEH KAUM ROMANTISME MASA LALU DAN AVATISME DIPUJA-PUJA DAN DIPERTAHANKAN SAMPAI HARI INI DI BAWAH UU NO. 6/2014 Pemerintahan negara Indonesia hari ini adalah warisan/buatan kolonial …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});