Puskominfo – PPDI

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …

PURWOKERTO– Perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Slamet, akhirnya menghirup udara bebas pada Senin (14/6/2021). Slamet adalah perangkat desa yang menjadi terpidana kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.  Dilansir dari iNews.id, Slamet yang keluar dari Rutan Banyumas langsung disambut oleh kawan-kawannya yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan tim kuasa hukum. Begitu keluar dari bebas, Slamet dan teman-temannya melakukan sujud syukur di Masjid Agung Banyumas. …