Berita,  Berita Daerah

Pastikan Siltap Naik di 2023, Ini Yang Dipinta Dari Perangkat Desa

Purbalingga – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM memastikan, tahun 2023 nanti Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa akan dinaikkan.

Hal ini diungkapkan saat acara Halal Bi Halal bersama Aparatur Pemerintah Kecamatan Kejobong, di Kantor Kecamatan Kejobong, Jum’at (13/5) siang, sepeti yang dilansir dari rmoljawatengah.id.



“Insya Allah ini sudah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten. Disiapkan untuk tahun 2023 awal, artinya bisa mencukupi kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat bisa naik,” katanya.

Jumlah kenaikan Siltap saat ini belum disebutkan. Menurutnya kenaikan Siltap ini merupakan bentuk penghargaan Pemkab Purbalingga terhadap jajaran aparatur pemerintah desa yang bekerja keras mensukseskan vaksinasi dengan cakupan yang cukup tinggi.

Meski demikian dengan kenaikan Siltap tersebut Bupati menuntut agar diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM

“Ketika nanti tahun 2023 Siltap dinaikkan, saya mohon dengan hormat peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan pelayanan yang ada di desa. Jadi saya nggak mau denger lagi laporan ke Bupati, Bu Tiwi, ini kok desa ‘ini’ jam 1 sudah tutupan, ora nana pelayanan, jangan sampai begitu bapak-ibu, ngisin-ngisinaken,” katanya.

Terkait dengan kegiatan pemerintahan, Bupati mengingatkan saat ini sudah hampir pertengahan tahun anggaran. Ia meminta para ASN termasuk perangkat desa untuk ada percepatan kegiatan.

“Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes untuk bisa segera dilaksanakan, jangan menunggu batas akhir, karena saya yakin kegiatan yang lebih cepat segera dilaksanakan akan semakin bagus,” katanya.



Di waktu yang sama, Wakil Bupati H Sudono ST MT juga melaksanakan Halal Bi Halal bersama Aparatur Pemerintah di Kecamatan Kaligondang. 

Pada kesempatan ini, wabup mengingatkan agar para perangkat desa harus tertib administrasi dan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kepada kades, apakah sudah ada yang diperiksa BPK?. Bila ada desa yang dijadikan sampel, segera penuhi permintaan BPK dan SPJ harus apa adanya. Karena harapan kita bersama, Purbalingga raih opini WTP yang ke 6 kalinya,” katanya. 




Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *