Resmi Dikukuhkan, Ketua PPDI Pangandaran Siap Perjuangkan Status Perangkat Desa

PANGANDARAN – Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Pangandaran menhadiri pengukuhan kepengurusan PPDI Pangandaran di Gedung Islamic Center, Selasa (31/10/2023) pagi.

Dalam pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jeje Wiradinata, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketua Umum PPDI Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu mengatakan, dalam momen pengukuhan pihaknya menanyakan statusnya sebagai perangkat desa.

Baca juga : Musda PPDI Lampung Utara Sepakati Tandian Mansur Sebagai Ketua Terpilih

“Memang, kita statusnya kepegawaian perangkat desa ini enggak jelas. ASN bukan, P3K juga bukan,” ujar Dede seperti yang dikutip dari tribunpangandaran, seusai acara.

Tentu, sesuai amanat dari PPDI pusat pihaknya sedang berjuang untuk merevisi dan memasukkan dalam revisi undang-undang nomor 6 tentang desa terkait dengan status kepegawaian perangkat desa.

“Supaya, statusnya ada kejelasan,” katanya.

Pihaknya sebagai organisasi perangkat desa berharap kedepannya ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan dan bisa disandingkan.

“Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), kualitas perangkat desa akan kita tingkatkan,” ucap Dede.

Baca juga : Raih Dukungan Mutlak Di Musda, Gus Muh Pimpin PPDI Kendal

Dede juga sebagai pengurus di PPDI Kabupaten Pangandaran ingin bisa menjembatani teman-teman perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas dirinya masing – masing.

“Sehingga, membantu perangkat daerah untuk memajukan pemerintah daerah dalam hal pembinaan di tingkat Desa,” ujarnya.

Menurutnya, perangkat desa di Kabupaten Pangandaran yaitu berjumlah sekitar 1400 orang dan itu diluar Kepala Desa.

“Kita (PPDI), mulai dari sekertaris desa sampai kepala Dusun,” katanya.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata meminta agar seluruh perangkat desa di Pangandaran menjaga sikap netralitas pada Pemilu 2024.

“Ya, perangkat desa harus netral. Tidak boleh berpihak, tapi harus milih,” ujar Jeje didepan ribuan anggota PPDI Pangandaran.

Baca juga : Gaji PNS Naik, DPRD Sukoharjo Sahkan Anggaran Kenaikan Siltap Perangkat Desa

Pihaknya bakal mengeluarkan surat imbauan untuk perangkat desa di masing-masing tempat kerjanya, agar sikap netralitas jelang Pemilu 2024 tetap terjaga.

“Teman-teman perangkat desa tentu integritas, netralitas sebagai perangkat desa itu harus dijaga betul terkait hari ini yang sedang dihadapi yaitu Pemilu serentak 2024,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku tidak tidaknya arahan politik untuk memilih satu calon di Pemilu 2024.

About admin

Check Also

Mendagri Tetapkan Seragam ASN, Bagaimana Dengan Penggunaan Seragam Bagi Perangkat Desa?

JAKARTA – Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *