Tag Archives: gaji perangkat desa

KALIANDA  – Mensikapi keterlambatan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyebutkan, bahwa gaji perangkat desa telah disalurkan pada bulan Desember tahun lalu. Kepala  DPMD Erdiansyah juga menyampaikan bahwa gaji tiga bulan terakhir, yaitu Januari hingga Maret tahun 2024 ini, belum disalurkan dengan alasan masih tahap pengajuan proposal. Dinas PMD juga …

Katingan – Mensikapi molornya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan perangkat desa, APDESI bersama PPDI Katingan menemui Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Daerah Katingan, pada Senin (18/03/2024). Dalam agenda tersebut Ketua PPDI Katingan John Priadinata bersama Ketua APDESI Katingan, Budiman Susilo yang juga Kepala Desa Kuburai, Kecamatan Bukit Raya, dan sejumlah pengurus Pengurus APDESI diterima oleh salah satu staff di …

Lamongan – Setelah menunggu sekian waktu, akhirnya penghasilan tetap (Siltap) para pamong desa dapat dicairkan, meski hanya satu bulan. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Moh Zamroni pada Senin, (18/3/2024) membenarkan kalau siltap pamong desa sudah mulai dicairkan. “Iya mas sudah cair, Jum’at (15/3/2024) sudah masuk di rekening bank Jatim, hari ini diperkiraan sudah masuk di Rekening Kas Desa (RKD),”ujarnya seperti …

Jakarta – Berbagai nada kecewa dari kalangan perangkat desa muncul seiring dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perangkat desa. Tentu hal ini sangat mengecewakan bagi kalangan perangkat desa, terutama didaerah-daerah yang belum ada regulasi setingkat peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur pemberian THR bagi perangkat desa. Agus Wahyudin, salah satu perangkat …

Jakarta – Nasib revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak jelas, apalagi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024), DPR tidak menyinggung sama sekali tentang kelanjutan dari revisi UU tersebut. Tentu hal ini menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan yang utamanya menginginkan segera disahkan …

Bojonegoro – Sumber gaji dan tunjangan Perangkat desa (perades) di Bojonegoro salah satunya dari alokasi dana desa (ADD). Karena, hingga kemarin (8/3) anggaran bersumber dari APBD itu belum cair. Sehingga,  masih banyak perades serta kadernya belum menerima gaji. Belum cairnya ADD karena masih proses kelengkapan administrasi. Pencairan diprediksi bisa dimulai pertengahan Maret di minggu kedua. ‘’Saat ini masih proses. Belum bisa mengajukan pencairan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan …

Sorong – Secara nasional besaran gaji kades dan perangkat desa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 …

PANGANDARAN – Mulai tahun 2024, Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran telah dihapus . Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Pangandaran Dede Wahyu mengatakan, penghapusan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran ditanggapi ragam komentar dari perangkat Desa. Dilansir dari timesindonesia, Peraturan Bupati Pangandaran tentang tunjangan perangkat Desa tersebut adalah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun …