Tag Archives: papdesi

Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06  Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berperan dalam pembangunan desa secara berkepanjangan. “Semangat revisi terbatas atas UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa perlu diletakkan dalam rangka untuk mewujudkan visi misi menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan,” kata Puan saat menyampaikan pidato …

Ngawi – Asosiasi Kepala Desa Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD Papdesi) mengusulkan perubahan periodesasi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun x 3 periode jabatan menjadi menjadi 9 tahun x 2 periode jabatan. Dilansir dari beritasatu.com, usulan ini disampaikan dalam rangka usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Kurnia Convention Hall, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, …

Jakarta – Perkumpulan aparatur pemerintah desa Indonesia (Papdesi) yang notaben beranggotakan mayoritas kepala desa memilih berbeda sikap terkait dengan usulan Apdesi tentang masa jabatan perangkat desa. Hal ini seiring dengan terbitnya surat  pernyataan sikap DPP Papdesi yang ditujukan kepada seluruh Ketua DPD, DPC dan anggota Papdesi diseulurh Indonesia. Dalam surat pernyataan sikap yang bernomor : 060/DPP.PAPDESI/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 …

Jakarta – Desakan agar pemerintah dan DPR dapat segera merevisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya terus menguat di kalangan aparatur pemerintah desa. Terdapat sejumlah alasan agar UU 6/2014 dapat dimasukan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahunan. Dilansir dari hukumonline.com, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan dorongan agar UU 6/2014 dan aturan turunannya …

SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk dapat menjaga ketahanan pangan di level desa. Menjaga ketahanan pangan menjadi salah satu langkah penting selain terus berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Menurut Ganjar, selama pandemi telah banyak inovasi yang lahir di desa-desa. Misalnya ojek online (ojol) desa, aplikasi-aplikasi baru yang kreatif dan inovatif. Juga bagaimana mempertahankan pangan …