Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

BONDOWOSO – Momentum hari raya Idul Fitri tahun ini seakan mengurangi rasa kebahagiaan dan seperti menelan pil pahit bagi Empat Orang Perangkat Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sebab, Empat Orang Perangkat Desa di Desa Kasemek ini menjelang hari raya idul fitri 1443 H dipecat oleh Kepala Desanya. Dilansir dari suaraindonesia.co.id, empat orang Perangkat Desa yang dipecat itu …

Situbondo – Sejumlah warga asal Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Situbondo, mendatangi kantor DPRD Situbondo untuk melakukan audiensi bersama Komisi I DPRD, Kamis (28/4) kemarin. Mereka menuntut agar Kepala Desa terkait membayar gaji perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak. Dilansir dari radarbanyuwangi.jawaspos.com, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti, Agoes Ulunggono mengatakan, selama 20 puluh bulan sejumlah perangkat desa belum menerima hak …

Rote Ndao  – Pergantian perangkat Desa Kuli Aisele, Rote Ndao, dan Pelantikan lima aparat Desa Baru, diduga tak sesuai prosedural. Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Doktor Yanto M.P.Ekon mengatakan jika pemecatan tersebut tidak sesuai prosedural. Seperti dilansir dari inanews.co.id, Kepala Desa Kuli Aisele,Rote Ndao, Nusa Tenggara Barat,  Yermias Thine mengganti lima perangkat Desa diwilayah tersebut yang dinilai tidak prosedural. Menurut …

KUPANG – Sebanyak enam Kepala Desa (Kades), di Kabupaten Sumba Barat Daya, dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh 28 penggugat yang diwakili 6 penggugat dari perangkat desa yang diberhentikan oleh Kades.    Kepala desa yang digugat pada Pengadilan PTUN ini diantaranya Yosep Malo Bora, selaku Kepala Desa Wee Kambala, Kecamatan Loura, Yohanes Umbu Leli Adolf selaku Kades Pogo Tena, …

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi mengunakan hak angketnya. Itu dilakukan guna mengusut dugaan kecurangan seleksi perangkat desa 2022. Keputusan penggunaan hak angket itu terungkap dan telah disepakati di dalam Rapat Paripurna, Senin (25/4/2022). “Ada instruksi dari teman-teman berdasarkan surat yang masuk hari Sabtu (16/4/2022) agar digulirkannya hak angket terkait pengisian perangkat desa,” ujar Ketua DPRD …

KUALATUNGKAL – Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa di Kabupaten Tanjab Barat sudah empat bulan belum gajian, terhitung Januari hingga April 2022. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tanjab Barat Andi mengatakan, gaji kades dan perangkat desa belum bisa dibayarkan karena belum adanya peraturan bupati (perbup) yang mengatur hal itu. Andi menyebutkan, perbup saat ini masih dalam tahap evaluasi …

Pati – Pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam sepekan terakhir ini. Mereka pun meminta wewenang Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pengisian perangkat dikembalikan. Dilansir dari murianews.com, hal itu disampaikan dihadapan Bupati Pati Haryanto dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun 2021 di gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (18/4/2022). “Ada …

SEJAK tahun 2008 Ombudsman RI tiap tahunnya selalu menerima pengaduan masyarakat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan data Simpel 3.0 Ombudsman RI per tanggal 4 Maret 2022 bahwa tercatat 51 pengaduan masyarakat terkait pengangkatan perangkat desa, sedangkan 166 pengaduan pemberhentian perangkat desa. Dari jumlah tersebut pengaduan masyarakat yang masuk ke tahap pemeriksaan laporan sebanyak 128 laporan masyarakat. Nurcholis (2022) …

Mamasa – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bakal mengawal sejumlah perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa. Pengawalan rencananya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa pada Senin 18 April 2022 mendatang. Dilansir dari timurterkini.com, hal itu dilakukan setelah adanya panggilan Dinas PMD Kabupaten Mamasa terhadap sejumlah perangkat Desa yang diberhentikan. Dalam …

KERINCI – Sebanyak 285 desa di Kabupaten Kerinci, hingga saat ini Alokasi Dana Desa (ADD) belum cair. Akibatnya ribuan Perangkat Desa (Perades) hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terima gaji atau penghasilan tetap, karena sumber dana penggajian mereka bersumber dari dana ADD. Para perangkat desa menyesalkan keterlambatan pencairan gaji, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Dimana saat ini telah …