Tag Archives: revisi PP No 11 tahun 2019

Ramai perbincangan tentang status perangat desa dalam perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak kalangan utamanya dari perangkat desa sendiri menanti kelanjutan dari pembahasan lanjutan revisi UU tersebut. Status perangkat desa yang selama ini diperjuangkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dibawah kepimpinan Moh. Tahril, dan akan terus diaspirasikan dalam setiap agenda audensi dengan Pemrintah …

Jakarta – Pemberitaan tentang perubahan atan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019, yang secara garis besar mengatur Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, marak beredar pada akhir tahun 2023 kemarin. Kabar yang muncul setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan perwakilan perangkat desa di Istana Presiden pada awal November 2023 ini, memberikan angin segar …

Jakarta – Beberapa hari terakhir kabar mengenai pengangkatan Perangkat Desa menjadi bagian dari ASN unsur PPPK semakin santer terdengar. Ada media yang memuat pemberitaan statement dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam berita ditulis bahwa Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengangkat status perangkat desa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pola Pegawai Pemerintah dengan …

Jakarta – Revisi PP No 11/2019 santer akan segera terbit, kabar ini seiring silahturahmi Pengurus PPDI Jawa Tengah dan Jawa Timur ke kediaman salah satu pejabat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, akhir Desember 2023 yang lalu. Disampaikan juga kabar bahwa revisi PP ini telah sampai di Menteri Sekretariat Negara, dan sedang dimintakan Ijin Prakarsa (IP) kemudian di sampaikan …

Magelang – Kesejahteraan perangkat desa sekarang ini mulai merangkak naik, hal ini seiring dengan adanya informasi segera disahkannya revisi PP No 11 tahun 2019. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan perubahan regulasi yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 yang lalu. Sarjoko, Dewan Penasihat PPDI Jawa Tengah menyampaikan kabar terkait dengan telah …

Sleman – Tidak perlu menunggu pengesahan revisi PP No 11 Tahun 2019, yang salah satunya mengatur besaran siltap perangkat desa berdasar masa kerja. Perangkat Desa Kabupaten Sleman telah menikmati peraturan yang sedang diperjuangkan ditingkat pusat tersebut. Melalui Perbup No 47.2 tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran gaji 13 dan 14 bagi kades dan …

Jakarta – Proses pembahasan revisi PP No 11 Tahun 2019 masih terus berjalan di Kementerian Dalam Negeri, ditengah hangat-hangatnya berita tentang revisi UU No 06 Tahun 2014. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku leading sektor terkait dengan aparatur pemerintah desa dan pemerintah desa dikabarkan sedang menggodk skema baru mengenai pembayaran penghasilan tetap bagi perangkat desa. Pembayaran siltap perangkat desa yang …

Jakarta – Gaji atau penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang akan diterimakan berdasar masa jabatan, terancam belum akan terlaksana pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan hasil kesepakatan dari APDESI dengan Pimpinan DPR, setelah aksi Kepala Desa didepan Gerbang DPR RI Jakarta, Selasa (05/12/2023) kemarin. Pimpinan DPR yang menerima perwakilan pendemo Apdesi itu ialah Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil …