Tag Archives: revisi uu desa

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan terhadap uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 tidak dapat diterima. Hal tersebut dinyatakan dalam Sidang Pengucapan Putusan MK pada Rabu (23/11/2022) yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman bersama dengan delapan hakim konstitusi lainnya dari Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang …

Jakarta – Wacana revisi Undang-undang (UU) Desa kembali digulirkan. Kali ini wacana tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Perlunya revisi UU Desa itu, menurutnya, karena ada poin krusial yang mesti diubah agar sesuai kebutuhan desa saat ini. Salah satunya mengenai masa bakti jabatan kepala desa selama enam tahun. Gus Halim, sapaan Abdul …

SURABAYA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M Fawait mengaku mendukung wacana perubahan masa jabatan periode kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dilansir dari tribunnews.com, Politisi muda itu berpendapat hal tersebut setidaknya bisa menjaga stabilitas ditingkat desa dan menekan potensi polarisasi. Wacana ini selama beberapa waktu terakhir memang muncul di permukaan seiring usulan Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI). Gus Fawait mengatakan, pihaknya sependapat …

Jakarta – Dirjen Bina Pemerintah Desa Eko Prasetyanto Purnomo Putro menerima kunjungan sejumlah Pengurus Pusat (PPDI) di kompleks Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada Selasa (15/11) siang hari. Dalam kesempatan ini, PP PPD|I yang dipimpin Ketua Umum Moh. Tahril selain bersilahturahmi dengan pejabat yang baru, juga menyampaikan undangan terkait agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPDI …

Jakarta – PP PPDI mendesak DPR RI untuk memasukkan revisi UU No 06 Tahun 2014 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) skala prioritas di tahun 2023. Hal ini disampaikan secara langsung oleh PP PPDI disaat melakukan kunjungan ke anggota Komisi VI Ir. KRT H. Darori Wonodipiro, M.M., IPU, diruang kerjanya, Selasa (15/11) kemarin. “ Kami melihat bahwa permasalahan seputar perangkat …

SRAGEN — Ratusan perangkat desa (perdes) yang tergabung dalam Praja Sragen menolak rencana perubahan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa lantaran dalam draf Randangan UU (RUU) tersebut mengubah masa kerja perdes sama dengan masa kerja kepala desa (kades) selama sembilan tahun. Padahal dalam UU itu sudah mengatur masa kerja perdes itu sampai usia 60 tahun. Dilansir dari solopos.com, penolakan itu diungkapkan …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Rabu (9/11/2022) dengan agenda perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang perangkat desa yaitu Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi, dan Utep Ruspendi. Dilansir dari mk.id, dalam …

Ngawi – Asosiasi Kepala Desa Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD Papdesi) mengusulkan perubahan periodesasi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun x 3 periode jabatan menjadi menjadi 9 tahun x 2 periode jabatan. Dilansir dari beritasatu.com, usulan ini disampaikan dalam rangka usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Kurnia Convention Hall, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, …

JAKARTA – Perangkat desa dianggat sebagai pihak yang paling dirugikan dari Undang-Undang (UU) Desa. Hal ini pun membuat Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai perangkat desa menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut, kata Hendra, tak serta merta melindungi para perangkat desa. Sebab, masih banyak diantaranya mereka yang mendapat pemberhentian sepihak …

Jakarta – Beberapa orang perangkat desa mengajukan uji materi atas Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, dan pada Kamis (27/10) Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidnag pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, sementara  permohonan itu sendiri teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 . Adapun Panel Hakim terdiri dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Wahiduddin …