Tag Archives: revisi uu desa

Menuju Status Perangkat Desa, DPR RI Siapkan Kajian Yang Mendalam

Jakarta – Usulan revisi terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa nampaknya tak hanya mengubah soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, tapi juga perihal status dan kesejahteraan perangkat desa. Sebab, tindakan pemberhentian terhadap perangkat desa oleh kepala desa kerap terjadi akibat ketidakjelasan status jabatan perangkat desa yang menjadi alasan. Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Khumaidi mengatakan terkait …

Read More »

Paska Didatangi Puluhan Ribu Perangkat Desa, Begini Respon Mendagri Dan Mendes PDTT

Jakarta – Gelaran silahturahmi nasional persatuan perangkat desa indonesia jilid ke 3 telah usai, agenda besar ini sukses dihadiri puluhan ribu perangkat desa dari seluruh Indonesia. Usulan yang di bawa oleh PPDI telah disampaikan keberbagai pihak seperti Menteri dalam negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan DPR R I. Berikut ini tanggapan dari 2 kementerian yang dikunjungi Pengurus …

Read More »

Legislator PKB : “Revisi UU Desa Bukan Sekedar Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa”

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyampaikan substansi yang menjadi poin dari revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya, perpanjangan jabatan kepala desa bukanlah fokus dari usulan revisi tersebut. “Kalau saya pribadi, usulan teman-teman kemarin sebetulnya lebih merupakan pemantik saja untuk memberikan warning kepada kita semua. Terutama yang di pemerintah pusat, DPR, maupun presiden …

Read More »

Menteri Desa Sepakat, Revisi UU Desa Untuk Mempertegas Posisi Perangkat Desa

Bintan – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan kebutuhan revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, salah satunya adalah untuk memperjelas status perangkat desa. Kepastian hukum tersebut akan mempertegas status kerja, pola kerja hingga fasilitas jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan perangkat desa. “Supaya regulasi terkait dengan desa itu ada ketegasan dan kepastian hukum, revisi …

Read More »

Diskusi Di Parlemen, Ketum PPDI Soroti Lemahnya Posisi Perangkat Desa

JAKARTA – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengeluhkan ketidakjelasan status mereka sebagai perangkat desa. Pasalnya, kepala desa (kades) baru dengan mudahnya mengganti perangkat desa dan mengaku seperti presiden yang bisa mengganti menteri kapan saja. “Bulan Oktober desa Pilkades, dengan adanya Pilkades maka perangkat desa diberhentikan secara nonprosedural, ramai pemberhentian perangkat desa oleh oknum kepala desa,” kata Ketua Umum (Ketum) PPDI …

Read More »

Semangat PPDI Cirebon Menuju UU Aparatur Pemerintah Desa

Hubungan dan konneksi persatuan perangkat desa Indonesia sebagai organisasi profesi bagi seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa menunjukkan eksitensinya sebagai salah satu wadah organisasi profesi terbesar di negeri ini. Embrio keberadaannya sejak tahun 2006 silam. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa persatuan perangkat desa indonesia atau PPDI berkontribusi dalam berbagai aktivitas pemerintahan di tingkat …

Read More »

Kunjungi Anggota DPR, PPDI Propinsi Kalimantan Timur Usulkan UU Baru Tentang Perangkat Desa

Jakarta – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Sjaifudian menerima aspirasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Kaltim di Ruang Fraksi Partai Golkar, DPR RI, Rabu (25/1/2023). Dalam keterangan tertulisnya yang dilansir dari laman dpr.go.id, Hetifah menyampaikan rasa empatinya terhadap aspirasi yang disampaikan PPDI tersebut. Maka dari itu, dirinya berjanji akan berupaya memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para …

Read More »

Usulan PPDI Sangat Masuk Akal, Baleg DPR RI Pantas Masuk Revisi UU Desa

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron menilai tuntutan aspirasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sangat masuk akal dan pantas diperjuangkan. Dirinya mengaku akan segera mendorong fraksi-fraksi lain di DPR agar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bisa segera masuk dalam prioritas di 2023.  ”Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan (fraksi) PKB (Anggota …

Read More »

Revisi UU Desa Mulai Hangat, Para Penggagas Mulai Urun Rembug

Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengusulkan agar kembali ada revisi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari wartatransparansi.com, Salah satu yang disoroti oleh Budiman Sudjatmiko yakni bagaimana ada alokasi anggaran untuk Pemerintah Desa yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kedepan bagaimana mengalokasikan sumber daya manusia di desa, karena itu saya kembali …

Read More »

Tutup Mukernas, Ini Pesan Penting Prabowo Untuk Perangkat Desa

Palembang – Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menghadiri musyawarah kerja nasional dan rapat kerja nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia  . Acara ini berlangsung di Wisma Atlet, Kompleks Olah Raga Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. Selain meminta agar menjaga kerukunan, kompak dan kesejukan, dalam sambutannya Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri pertahanan, menyebutkan dirinya dan PPDI adalah sahabat. Sebagai …

Read More »