Tag Archives: revisi uu desa

Surabaya – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Said Abdullah menjanjikan untuk membawa aspirasi para kepala desa (Kades) se-Jawa Timur (Jatim) terhadap perubahan masa jabatan Kades dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tahun 2023. Dilansir dari islamtoday.id, Said Abdullah katakan hal tersebut seusai bertemu dengan perwakilan kades se-Jatim yang …

Surabaya – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode akan masuk Prolegnas pada tahun ini. “Kami akan sungguh-sungguh memperjuangkan itu masuk prolegnas tahun ini. Saya jamin akan masuk prolegnas pada sidang yang akan datang,” ujar Said …

SURABAYA – Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) menggelar pertemuan silaturrahmi dengan DPD PDIP Jatim di Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (17/2/2023) hari ini. Dalam surat undangan AKD Jatim untuk para anggotanya yang diteken Ketua H. Munawar S.Ip dan Sekretaris Suhanto SH, disebutkan bahwa acara itu merupakan ajang serap aspirasi tentang tuntutan para kepala desa (kades) soal perpanjangan masa jabatan kades …

Jakarta — Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi atas realisasi anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun Anggaran 2022 yang mencapai 96.50%. Capaian ini lebih tinggi 1,09 persen dari serapan pada TA 2021 yang mencapai 95,41 persen. Dilansir dari merdekanews.co, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), …

JAKARTA,- Demo di Istana Negara, Badan Permusyawaratan Desa Minta Berubah Nama Jadi ‘DPR’ Desa. Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Jabar menggelar demo di Istana Negara Jakarta dan Gedung DPR serta MPR RI pada Kamis 16 Februari 2023. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar BPD dapat diubah namanya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa atau DPRDes. Perubahan nama dapat dilakukan …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Rabu (15/2/2023). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” …

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar lokakarya untuk membahas aspirasi publik soal pemerintahan desa. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Persiapan Kegiatan Lokakarya Dinamika Pemerintahan Desa yang berlangsung secara daring dan luring dari ruang Video Conference BSKDN pada Selasa (7/2/2023). Yusharto menerangkan bahwa, aspirasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Asosiasi …

JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya tengah membuat draf revisi UU Desa dan kini sudah rampung 60 persen. Dia memastikan, perubahan pasal dalam draf tersebut berpihak kepada kepala desa (Kades) dan perangkat desa.  “Semua draf yang kita persiapkan itu menguntungkan Kepala Desa dan Perangkat Desa,” kata Halim dalam dialog bersama para Perangkat …

Jakarta – Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa. Hal itu disampaikannya saat memenuhi panggilan kepala negara di di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu. Dilansir dari tempo.co, Kala itu Budiman berbincang dengan Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada sejumlah hal yang …

Jakarta – Usulan revisi terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa nampaknya tak hanya mengubah soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, tapi juga perihal status dan kesejahteraan perangkat desa. Sebab, tindakan pemberhentian terhadap perangkat desa oleh kepala desa kerap terjadi akibat ketidakjelasan status jabatan perangkat desa yang menjadi alasan. Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Khumaidi mengatakan terkait …