Tag Archives: uu desa

Respon Terbitnya UU No 03/2024, Bupati Lamongan Segera Terbitkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

LAMONGAN – Buраtі Lаmоngаn, Yuhrоnur Efendi, mеngumumkаn rencana реnеrbіtаn Surаt Keputusan (SK) Buраtі untuk mеmреrраnjаng masa jаbаtаn kepala dеѕа (kades) selama dua tahun. Pеngumumаn ini dіѕаmраіkаn ѕеtеlаh реrtеmuаn dеngаn раguуubаn Kераlа Dеѕа ѕе-Kаbuраtеn Lamongan dі Guеѕt Hоuѕе Lаmоngаn, Rаbu (15/5/2024). “Sауа menyambut bаіk dan kаmі sampaikan bаhwа іnі hаk para kades уаng tеlаh lаmа dіреrjuаngkаn. Kіtа tаhu kеmаrіn wаktu mаu …

Read More »

Tunggu Sosialisasi Dan Edaran Penerapan UU No 03 Tahun 2024, DPMD Nias Utara Pastikan Perpanjang Masa Jabatan 6 Kepala Desa

NIAS UTARA – DPR RI telah mеngеѕаhkаn revisi UU Desa, yang salah satu pointnya adalah tentang perpanjangan mаѕа jаbаtаn kераlа dеѕа dаn BPD. Dеngаn disahkannya UU Nо. 3 tаhun 2024, mаkа mаѕа jаbаtаn Kаdеѕ уаng аwаlnуа 6 tahun menjadi 8 tаhun. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri telah menandatangani UU Nо. 3 tаhun 2024 perubahan atas undаng-undаng Nо.6 tаhun 2014, pada …

Read More »

Publik Hearing UU Desa, PPDI Serang Harap Perangkat Desa Bisa Diperlakukan Layaknya ASN

BANTEN – Pasca disahkannya revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang sekarang ini sudah mendapatkan penomoran menjadi UU No 03 Tahun 2024, membuat kegalauan tersendiri bagi Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Serang. Ketua PPDI Kabupaten Serang Hendra Saputra mengatakan, ada kegalauan dari para perangkat desa setelah disahkannya revisi UU Desa. Dimana dirinya melihat bahwa banyak aspirasi …

Read More »

Infografi Perjalanan Revisi UU Desa Dan Poin Penting Perubahannya

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, seluruh peserta anggota DPR yang hadir menyetujui adanya perubahan UU Desa yang telah dinanti para Kepala Desa dan BPD tersebut. Ada …

Read More »

MK Tolak Uji Materi UU Desa, Masa Jabatan Kades Tetap 6 Tahun

JAKARTA  –  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak dapat diterima. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Demikian petikan amar Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam persidangan di MK, Rabu (20/04/2022). Permohonan pengujian materi UU Desa ini diajukan oleh 6 kepala desa dan 1 perangkat desa yakni Endang Kusnandar (Pemohon …

Read More »

Ada Apa? Baru Pembicaraan Tingkat I, RUU BUMDes Tidak Dilanjutkan

JAKARTA – Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyepakati tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) yang diusulkan DPD RI. “Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyepakati tidak melanjutkan pembicaraan Tingkat I RUU BUMDes,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, …

Read More »

Catatan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Untuk Pilkades 2021

Purwakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan pengelolaan dana desa bertujuan menjadikan desa menjadi lebih maju. Disampaikan Saan, di Kabupaten Purwakarta, untuk pengawasan penggunaan dana desa didelegasikan kepada camat, bahkan sebelum menganggarkan dana desa, camat juga mengevaluasi penggunaan anggaran desa. Dilansir dari dobrak.co, Saan menilai pengelolaan dana desa di kabupaten purwakarta bisa dijadikan contoh untuk daerah lainnya. “Menurut saya pendelegasian …

Read More »

Ketua Komite 1 DPD :” Urusan Desa, Ada Batas Antara Kemendes Dengan Kemendagri !”

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam diskusi bertema ‘Siapa Menteri yang Menangani Desa?’ pada Selasa (29/6), mengatakan bahwa Kementerian Desa Harus diperkuat. Bahkan menurutnya, dalam revisi UU Desa yang diusulkan DPD RI, Komite I DPD RI memperjuangkan agar Kementerian Desa diperkuat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah kementerian yang bisa dikatakan sebagai kementerian ‘baru’. Oleh karena itu, Kemendes PDTT harus diperkuat dalam mewujudkan kemandirian desa …

Read More »

Sepakat Dengan DPD RI Dalam Revisi UU Desa, PPDI Usulkan Regulasi Terpisah Untuk Perkuat Profesi Perangkat Desa

Magelang – Mensikapi wacana evaluasi dalam merevisi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bergulir paska Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan DPD RI pada Senin (24/05/2021) kemarin, PPDI memberikan dukungan. Melalui Sekjen PPDI, Sarjoko, S.H, sebagai organisasi profesi perangkat desa terbesar di tanah air, PPDI turut memberikan pandangan terkait evaluasi pelaksanaan UU Desa selama ini. Mas Joko, sapaan …

Read More »