Tegas! PPDI Cirebon Tolak Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu

Cirebon – Mensikapi banyaknya korban petugas pelaksana pemilu berjatuhan paska pelaksanaan Pemilu 2024, baik itu yang sakit bahkan meninggal dunia, karena kelelahan dalam menjalankan tugas, membuat PPDI Kabupaten Cirebon prihatin.

PPDI Kabupaten Cirebon juga mengutuk keras adanya upaya-upaya sejumlah pihak yang mempermasalahkan jalannya proses demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baru saja dilakukan dengan dalih kecurangan. Bahkan, PPDI Kabupaten Cirebon menyuarakan penolakan terhadap wacana hak angket di DPR.

“Tentu mengutuk keras adanya upaya-upaya yang berdalih kecurangan Pemilu. Dan menolak adanya hak angket di DPR. Terima kasih salam sejahtera,” ujar Ketua PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara, dalam keterangan yang diterima pada Jumat (23/2) seperti yang dilansir dari media kumparan.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, hampir seluruh perangkat desa menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, ia menginginkan perjuangan para perangkat desa dalam mensukseskan Pemilu 2024 ini di hargai.

“99 Persen perangkat desa adalah bagian dari pelaksana kegiatan Pemilu 2024. Mereka telah meluangkan waktu, mereka mengorbankan kesehatan, dan lainnya. Bahkan ada korban jiwa,” ucapnya.

Sutara, juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah turut serta mensukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan.

“Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan hak demokrasinya dengan menunaikan kewajiban dan memilih dalam Pemilu 2024 ini,” katanya.

Ia berharap Pemilu 2024 ini sukses dan bisa menghasilkan sosok pemimpin yang baik, seperti Presiden maupun wakil rakyat di DPR.

About admin

Check Also

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapimnas PPDI, Panitia Pelaksana Kebut Persiapan Semaksimal Mungkin

SOLO – Satu pekan menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI, Panitia Pelaksana (Organizing Commite) …

One comment

  1. Ppdi semakin gak jelas.bukanya ngurusin nasib perangkat desa malah cawe2 urusan pemilu.parah parah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *