admin

Sepakat Dengan PPDI, Ahli Hukum Tata Negara Ini Tolak Masa Jabatan Perangkat Desa Sama Dengan Kepala Desa

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Read More »

Sekjen PPDI :”Begawan Desa Siap Turun Gunung Dampingi PPDI Kawal Revisi UU Desa!”

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

Read More »

PABPDSI Minta Revisi UU Desa Jangan Mematikan Peran BPD

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Read More »

Uji Shahih Draf RUU Di Semarang, DPD RI Tekankan Pentingnya Hakim Perdamaian Desa

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …

Read More »

Sambut Kebebasan Slamet, PPDI Banyumas Lakukan Hal Ini Di Depan Rutan

PURWOKERTO– Perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Slamet, akhirnya menghirup udara bebas pada Senin (14/6/2021). Slamet adalah perangkat desa yang menjadi terpidana kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.  Dilansir dari iNews.id, Slamet yang keluar dari Rutan Banyumas langsung disambut oleh kawan-kawannya yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan tim kuasa hukum. Begitu keluar dari bebas, Slamet dan teman-temannya melakukan sujud syukur di Masjid Agung Banyumas. …

Read More »

Menuju Era Perangkat Desa Milinea, PPDI Aceh Utara Suport Tim Smart Gampong

Tim Smart Gampong Indonesia kunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah guna memperkenalkan Aplikasi Smart Gampong, Senin, (14/06/2021). Untuk diketahui, Smart Gampong merupakan sistem aplikasi yang berbasis website, memiliki Fitur Fitur akses informasi menyangkut informasi sebuah desa, profil, surat menyurat, luas wilayah desa, dan beberapa item penunjang lainnya yang dapat memudahkan tata kelola administrasi desa di era …

Read More »

Uji Sahih Perubahan Kedua UU Desa Di Medan, Ini Yang Jadi Masukan Dari Berbagai Kalangan

Medan– Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menggelar Uji Sahih Perubahan kedua UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Senin (14/6) di Kompleks Kampus USU, Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, Komite I DPD RI pada masa sidang ini sedang menyusun Rancangan Undang–Undang (RUU) …

Read More »

Harapkan Sinergitas, PJ Bupati Muara Enim Yakin PPDI Akan Mengayomi

MUARA ENIM – Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) memastikan para perangkat desa yang belum menerima gaji akan mendapatkan haknya sesegera mungkin. Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu mengatakan gaji perangkat desa belum dapat dicairkan karena  APBD Induk belum ditetapkan dan masih dalam tahapan evaluasi. “Untuk gaji yang diterima perangkat desa diawal tahun atau tiga bulan …

Read More »

Bertemu PPDI KalTim, Senator Ini Tak Sepakat Draft Usulan Revisi UU Desa Dari DPD

Balikpapan – Ketua PPDI Propinsi Kalimantan Timur (KalTim), Rody Indra melakukan kunjungan silaturahmi dengan Anggota Komisi 1 DPD RI KH.Muhammad Idris, di kediaman pribadi pada Sabtu (12/06/2021). Kunjungan ini selain dalam rangka bersilahturahmi dengan senator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, juga dalam rangka konsultasi dan komunikasi aspirasi Perangkat Desa KalTim terkait rencana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. …

Read More »

Rapimnas PPDI Susun Draft Usulan Yang Lebih Berpihak Pada Perangkat Desa Dalam Revisi UU Desa

Magelang – Sejumlah Ketua-Ketua PPDI Propinsi dan Kabupaten berkumpul di Homestay Banjarnegoro, Martoyudan, Magelang, Jawa Tengah, menghadiri agenda Rapimnas PPDI pada Minggu (13/06/2021). Agenda internal organisasi profesi perangkat desa terbesar di tanah air ini, mensikapi bergulirnya rencana revisi Undang-undang Desa yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan. Terutama paska rapat dengar pendapat antara Komite 1 DPD RI dengan beberapa …

Read More »