Berita

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …

PURWOKERTO– Perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Slamet, akhirnya menghirup udara bebas pada Senin (14/6/2021). Slamet adalah perangkat desa yang menjadi terpidana kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.  Dilansir dari iNews.id, Slamet yang keluar dari Rutan Banyumas langsung disambut oleh kawan-kawannya yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan tim kuasa hukum. Begitu keluar dari bebas, Slamet dan teman-temannya melakukan sujud syukur di Masjid Agung Banyumas. …

Tim Smart Gampong Indonesia kunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah guna memperkenalkan Aplikasi Smart Gampong, Senin, (14/06/2021). Untuk diketahui, Smart Gampong merupakan sistem aplikasi yang berbasis website, memiliki Fitur Fitur akses informasi menyangkut informasi sebuah desa, profil, surat menyurat, luas wilayah desa, dan beberapa item penunjang lainnya yang dapat memudahkan tata kelola administrasi desa di era …

Medan– Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menggelar Uji Sahih Perubahan kedua UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Senin (14/6) di Kompleks Kampus USU, Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, Komite I DPD RI pada masa sidang ini sedang menyusun Rancangan Undang–Undang (RUU) …

MUARA ENIM – Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) memastikan para perangkat desa yang belum menerima gaji akan mendapatkan haknya sesegera mungkin. Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu mengatakan gaji perangkat desa belum dapat dicairkan karena  APBD Induk belum ditetapkan dan masih dalam tahapan evaluasi. “Untuk gaji yang diterima perangkat desa diawal tahun atau tiga bulan …

Balikpapan – Ketua PPDI Propinsi Kalimantan Timur (KalTim), Rody Indra melakukan kunjungan silaturahmi dengan Anggota Komisi 1 DPD RI KH.Muhammad Idris, di kediaman pribadi pada Sabtu (12/06/2021). Kunjungan ini selain dalam rangka bersilahturahmi dengan senator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, juga dalam rangka konsultasi dan komunikasi aspirasi Perangkat Desa KalTim terkait rencana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. …

Magelang – Sejumlah Ketua-Ketua PPDI Propinsi dan Kabupaten berkumpul di Homestay Banjarnegoro, Martoyudan, Magelang, Jawa Tengah, menghadiri agenda Rapimnas PPDI pada Minggu (13/06/2021). Agenda internal organisasi profesi perangkat desa terbesar di tanah air ini, mensikapi bergulirnya rencana revisi Undang-undang Desa yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan. Terutama paska rapat dengar pendapat antara Komite 1 DPD RI dengan beberapa …

Magelang – Mensikapi dinamika menuju revisi UU Desa yang makin memanas, Pengurus Pusat (PP) PPDI hari ini menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Magelang, Jawa Tengah. Dalam surat undangan yang telah dikirimkan ke segenap pengurus PPDI, acara ini menghadirkan Ketua-Ketua Propinsi dan Kabupaten dari seluruh Indonesia. Perkembangan dari revisi UU Desa pada akhir-akhir ini memang sedikit meresahkan kalangan perangkat desa, …

Jakarta – Ketua Umum DPP Literasi Kajian Desa Nusantara (LKDN), Nur Rozuqi ikut bersuara terkait rencana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rozuqi menegaskan hak-hak desa sebagaimana amanah UUD 1945 harus tetap diakomodir dalam proses revisi tersebut. “Termasuk didalamnya yang menyangkut kearifan lokal desa, identitas desa dan supra desa,” ujar Nur Rozuqi, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/06/2021). Dilansir dari jurnas.com, Ia mengingatkan Pemerintah dan DPR harus mengembalikan …