2024, Pemerintah Berikan Kesejahteraan Perangkat Desa Layaknya PNS

Jakarta – Peraturan pemerintah no 11 2019 tidak terasa telah 4 tahun semenjak diterbitkan. Peraturan ini sendiri merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 2014 Tentang Desa. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur desa. Dan hal tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian penghasilan …

Read More »

Ada Aturan Jelas, PPDI Mamasa Instruksikan Netralitas Perangkat Desa Dalam Pilkada 2024

Mamasa – Jelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 mendatang, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengimbau kepada seluruh Perangkat Desa se – Kabupaten Mamasa, agar tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan dasar tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat …

Read More »

Kukuhkan PPDI Gorontalo, Pj Sekda Dorong Perjuangkan Hak-Hak Perangkat Desa

Kota Gorontalo – Waka Sekjen PPDI Pusat, Fathur Ropiq melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gorontalo masa bakti 2022-2027. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di aula rumah jabatan gubernur, Kamis malam (30/11/2023) . Kepengurusan PPDI Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat PPDI nomor 028/SK/PP.PPDI/VIII/2023. Setelah pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Budiyanto Sidiki mengukuhkan  kepengurusan yang sama. Dalam …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});