Sepakat Dengan PPDI, Ahli Hukum Tata Negara Ini Tolak Masa Jabatan Perangkat Desa Sama Dengan Kepala Desa

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Read More »

Sekjen PPDI :”Begawan Desa Siap Turun Gunung Dampingi PPDI Kawal Revisi UU Desa!”

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

Read More »

PABPDSI Minta Revisi UU Desa Jangan Mematikan Peran BPD

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Read More »