Puskominfo – PPDI
Jakarta – Ketua Umum PPDI Tahril, S.Pd bersama 5 Organisasi desa lainya ( APDESI, AKSI, PABSI, PARADE NUSANTARA, APEKNAS) menghadiri undangan Dirjen PMD, yang diadakan Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/02/2024) kemarin.
Agenda yang dibarengi dengan perkenalan Dirjen PMD yang baru Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P, M.Si, tersebut diadakan dalam rangka menindak lanjuti progres Pasca dibahasnya RUU Desa di DPR bersama Pemerintah beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, Dirjen PMD yang baru Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si. menggantikan Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si, M.Si , dan agenda tersebut dirasa sebagai moment yang tepat untuk silahturahmi dengan organisasi-organisasi stakeholder desa.
Tahril, S.Pd, Ketua Umum PPD, dalam agenda ini menyampaikan beberapa hal yangg diantaranya menyikapi adanya ketidak berpihakan Pemerintah kepada perangkat desa dalam pembahasan RUU Desa di Baleg DPR RI, khususnya tidak masuknya usulan PPDI berkaitan status perangkat desa.
“ Perangkat Desa di penjuru Indonesia menanti-nanti dengan harapan ada kejelasan status perangkat Desa di revisi UU Desa,” ujar Tahril yang didampingi Dewan Penasehat PPDI Pusat, Syafrudin Ali Akhmed.
Menanggapi hal tersebut Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si menyampaikan perlu adanya kajian mendalam berkaitan dengan status perangkat desa.
“ Namun bukan hal yg tidak mungkin nantinya akan di buatkan aturan dalam hal ini regulasi yg mengatur perangkat desa lebih jauh menyangkut status perangkat desa dan hal ini beliau berjanji akan segera mengkomunikasikan dengan Menteri Dalam Negeri,” ujar Dirjen PMD.
Dalam kesempatan itu juga dibahas akan diadakannya Konggres Desa Bersatu yg rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret, dimana rencananya akan melibatkan 500 peserta dari 8 organisasi nasional, salah satunya ada PPDI.
Dengan konggres tersebut harapanya akan ada pembahsan terkait isu-isu strategis yang hasilnya akan dirangkum dalam sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden terpilih, dan tentu PPDI berharap akan ada perjuangan untuk nasib perangkat desa yg bisa kita sampaikan agar masuk dalam rekomendasi tersebut.
Pada bulan maret nanti juga direncanakan akan dilaksanakan agenda acara besar yg melibatkan ratusan ribu anggota dari 8 organisasi nasional yang akan diselenggrakan di Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka “PERINGATAN HARI DESA-SATU DASA WARSA UNDANG-UNDANG DESA” yang diharapkan dalam acara tersebut akan ditetapkanya tanggal 15 Januari sebagai HARI DESA oleh Presiden dan juga ada Perubahan PP 11 yang berpihak kepada Perangkat Desa.
