Tag Archives: status perangkat desa

Gelar Halal Bi Halal, PPDI Cibitung Pandeglang Berharap Perangkat Desa Diangkat Menjadi ASN

PANDEGLANG – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan menjaga tali silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang menggelar halal bi halal di Water Park Cisiih, Sumur, Pandeglang, Sabtu (20/04/2024). 97 Perangkat Desa Se Kecamatan Cibitung yang terdiri dari 10 desa hadir pada acara Halal bi halal tersebut. Ketua PPDI Kecamatan Cibitung Ahmad Haetami mengatakan, halal …

Read More »

Terasa Seperti “Banci”, PPDI Purbalingga Kejar Status Kepegawaian Perangkat Desa

PURBALINGGA – Belum jelasnya kepastian tentang status kepegawaian dari perangkat desa menimbulkan gejolak bagi para pamong warga desa, tidak ketinggal juga dengan para perangkat desa yang ada di Purbalingga. Kurang lebih sebanyak 2.361 perangkat desa di kota yang lebih dikenal sebagai pabrik dari permen legendaris, yaitu permen “davos”. “Apakah bisa masuk ASN kontrak atau pekerja swasta. Jangan seperti saat ini …

Read More »

Viral Di Tiktok, Perangkat Desa Copot Emblem Kemendagri Sebagai Respon Pernyataan Mendagri

Ciamis – Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan respon luar biasa keras pernyataan dari Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) hanya untuk PNS dan PPPK. Dalam video yang berdurasi 1 menit tersebut diunggah oleh akun tiktok @kangmaman dan video yang bersumber dari PPDI Ciamis, merespon pernyataan dari Mendagri yang menyebutkan bahwa perangkat desa …

Read More »

Tuntut Kejelasan Status, PPDI Pangandaran Lakukan Aksi Copot Seragam PDH

PANGANDARAN – Prihatin dengan ketidakjelasan status dari perangkat desa, Ketua PPDI Pangandaran bersama perangkat desa di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat serentak copot pakaian seragam dinas harian Kemendagri. Dede Wahyu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, mengatakan, berharap aksi protes perangkat desa tidak memakai seragam Kemendagri itu dilakukan serentak di Indonesia. “Jadi, sementara ini mulai hari Senin (18/3/2024) kita …

Read More »

Sowan Dirjen Bina PMD Yang Baru, Ketum PPDI Konsisten Perjuangkan Status Perangkat Desa

Jakarta – Ketua Umum PPDI Tahril, S.Pd bersama 5 Organisasi desa lainya ( APDESI, AKSI, PABSI, PARADE NUSANTARA, APEKNAS) menghadiri undangan Dirjen PMD, yang diadakan Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/02/2024) kemarin. Agenda yang dibarengi dengan perkenalan Dirjen PMD yang baru Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P, M.Si, tersebut diadakan  dalam rangka menindak lanjuti progres Pasca …

Read More »

Tahun 2024 Status Perangkat Desa Menjadi PPPK, Hoaks Atau Fakta?

Jakarta – Beberapa hari terakhir kabar mengenai pengangkatan Perangkat Desa menjadi bagian dari ASN unsur PPPK semakin santer terdengar. Ada media yang memuat pemberitaan statement dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam berita ditulis bahwa Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengangkat status perangkat desa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pola Pegawai Pemerintah dengan …

Read More »

Dari Audensi Dengan PPDI, Kemendagri Beri Petunjuk Status Perangkat Desa

Jakarta – Semakin menguat aroma penegasan dari status kepegawaian perangkat desa dalam sistem pemerintahan ke depannya. Hal ini seiring dengan informasi yang disampaikan perwakilan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, disaat menerima Tim Pengawalan Revisi UU Desa dari PPDI pada Jum’at (27/10) yang lalu. Dalam audensi tersebut, PPDI yang dipimpin Sekjen Sujoko meminta informasi terkait perkembangan dari revisi Undang-Undang …

Read More »

Perjelas Status Kepegawaian Perangkat Desa, Ini Perintah Khusus Presiden Ke MenPan RB

Jakarta – Mensikapi maraknya tuntutan status kepegawaian dari perangkat desa, Pemerintah sedang menyiapkan formula pas yang akan dibawa dalam pembahasan revisi terbatas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini diungkap oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof. Dr. (H.C.). H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Perdesaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat …

Read More »

Dulu Gamang Sekarang Gus Halim Pinta Perjelas Status Kepegawaian Perangkat Desa, Lips Service Menjelang Pemilu?

Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Read More »

Ramai Revisi UU ASN, Mendes PDTT Urai Alasan Perangkat Desa Sulit Masuk ASN

Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kesejahteraan PPPK. Namun, revisi UU ASN bukan cuma bahas PPPK saja, tapi juga membahas manajemen Aparatur Sipil …

Read More »