Dulu Gamang Sekarang Gus Halim Pinta Perjelas Status Kepegawaian Perangkat Desa, Lips Service Menjelang Pemilu?
Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa…
Ramai Revisi UU ASN, Mendes PDTT Urai Alasan Perangkat Desa Sulit Masuk ASN
Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga…
Sowan Dirjen Bina PemDes, PPDI Dorong Pentingnya NIAPD Dan Kejelasan Status Perangkat Desa
Jakarta – Dirjen Bina Pemerintah Desa Eko Prasetyanto Purnomo Putro menerima kunjungan sejumlah Pengurus Pusat (PPDI) di kompleks Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada Selasa (15/11) siang hari. Dalam kesempatan ini, PP PPD|I yang dipimpin…
Status PPPK, Harapan Atau “Jebakan Batman” Bagi Perangkat Desa
Jakarta – Status kepegawaian dari perangkat desa sempat disinggung oleh Kementerian Dalam Negeri, pada acara webinar dengan tema Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah Jawa Bali, Rabu (02/03). Webinar ini sendiri dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut program SAPA DESA Direktorat Jenderal…
Belum Bakal Direvisi, Masih Adakah Peluang Perjelas Status Perangkat Desa Melalui UU ASN ?
JAKARTA – Keinginan kuat tenaga honorer K2, termasuk di dalamnya tenaga pendidik, untuk bisa diangkat menjadi PNS, saat ini masih belum bisa terkabul. Keputusannya ada di tangan pemerintah. Jalan secara sah untuk bisa diangkat langsung menjadi PNS melalui revisi Undang-Undang…
Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa, PR Besar Pemerintah Yang Harus Diselesaikan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga…
