Tag Archives: desa

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Hal ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI) di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 …

Cirebon –  Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon meminta kepada Kuwu yang baru di lantik agar tidak memberhentikan atau mengganti perangkat Desa yang sudah ada. Hal tersebut diucapkan ketua PPDI kabupaten Cirebon Sutara di sela-sela pelantikan Kuwu serentak tahun 2023. Sabtu kemarin (30/12/2023). PPDI Kabupaten Cirebon sendiri, seperti dilansir dari laman sergap meminta agar mekanisme pemilihan perangkat desa harus …

Jakarta – Mensikapi dinamika menjelang pembahasan lanjutan revisi Undang-undang desa, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan sejumlah asosiasi pemerintah desa bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dikutip dari laman detik, Papdesi mengatakan pertemuan itu membahas revisi UU Desa. “Pada pagi ini saya bersama rombongan ini dari aliansi lintas Asosiasi Kades, AKD Jatim, Papdesi, Apdesi, ini …

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Kabar ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI), di Jakarta, Jumat (22/12/23). “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 tentang Desa juga membahas berbagai hal krusial lainnya. Antara lain terkait status aparat …

JAMBI– Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batanghari menggelar Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Batanghari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 2023. Dilansir dari media jambilink, pelatihan bersama ini digelar di Hotel Rau Kota Jambi pada Rabu, 26 Desember 2023 dan dijadwalkan berlangsung sampai tanggal 28 Desember. Kegiatan ini diikuti ratusan Aparatur …

Sumenep – Pembahasan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, akan dimulai lagi pada awal Januari 2024.  Kabar ini disampaikan Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI pada Senin (25/12/2023). Materi revisi undang-undang tersebut sudah ada di meja badan legislasi DPR RI, setelah sebelumnya lama mengendap di pemerintah karena masih menunggu hasil tabulasi masalah yang dilakukan pemerintah terkait …

Jakarta – Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian perangkat desa. Nantinya, perangkat desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi maraknya pemberitaan tentang pencairan gaji/siltap perangkat desa yang sering molor berbulan-bulan. Utamanya banyak terjadi diluar Pulau Jawa, Kepala Desa dan perangkatnya sering menerima siltap yang dirapel …

Jember  – M. Yusuf Sekretaris Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo sebagai Ketua PPDI Kabupaten Jember, dalam Musyawarah Daerah (Musda) II pada Minggu (24/12/2023). Gelaran Musda PPDI Ke- II ini sendiri dengan agenda pemilihan ketua masa bakti periode tahun 2023-2028, yang diikuti oleh perwakilan dari 28 Kecamatan Di Jember. Dalam Musda yang diikuti perangkat desa se-Kabupaten Jember itu, M. Yusuf terpilih menjadi …

Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Dilansir dari laman MPR RI, Bamsoet menyampaikan berbagai aspirasi kepala desa sudah terakomodir. Antara lain terkait penambahan masa jabatan kepala desa. Saat ini, masa jabatan kepala desa adalah enam …

OKU Selatan – Meski gaji perangkat desa dan anggota BPD di OKU Selatan tertunda selama tiga bulan, Ketua PPDI Kabupaten OKU Selatan, Imroni, memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dilansir dari laman sumselindependen, penundaan pembayaran Siltap dari Oktober hingga Desember 2023 disebabkan oleh kekosongan Kas Daerah OKU Selatan. “Pagi ini, kami audensi dengan Pemkab OKU Selatan, meminta penjelasan terkait penundaan …