Tag Archives: ppdi

Bengkulu – Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pemprov Bengkulu mengeluarkan kebijakan baru berupa kuliah gratis untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di provinsi tersebut. Hal itu dijabarkan dalam Program Bengkulu Leadership sebagai bagian mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan …

CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada seluruh perangkat desa di 412 desa agar paham aturan dan tupoksi.  Pun  keberadaan pendamping desa, agar mampu memetakan masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST mengingatkan kepada para kuwu, ada batasan kewenangan kuwu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014. Begitu pun proses pemberhentian kuwu harus melalui prosedur …

Barabai – PPDI Kecamatan Batang Alai Utara (Batara) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti  Apel Persiapan Bulan Suci Ramadhan 1445 H, di halaman Kantor Kecamatan Batara, Kamis (07/03/2024). Agenda yang diadakan sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1445 H ini sendiri dihadiri oleh Forkompincam Batara, OPD Kecamatan Batara, beberapa siswa Sekolah dilingkungan Kecamatan Batara. “Dari perangkat …

TENGGARONG – Perangkat Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin nyaman dalam melakukan aktivitas dalam profesi sebagai pamong masyarakat, hal ini seiring dengan ditandatanganinya  perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda, Sabtu (24/2). Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, PKS ini sebagai wujud kepedulian Pemkab Kukar melalui DPMD untuk …

Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Ketua PPDI Prov Kalimantan Selatan ke salah satu perangkat desa Banjar –  Sebanyak 1.939 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Banjar, Kalimantan , telah tercover jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sendiri telah secara resmi di launching dengan penyerahan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Banjar secara …

SUKOHARJO –  Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo Sigit Nugroho, Selasa (5/3/2024) mengatakan, revisi UU Desa menjadi bahasan utama ditingkat desa khususnya Kades karena terkait perubahan masa jabatan. Namun demikian, diharapkan adanya revisi UU Desa diharapkan juga dapat berpengaruh secara keseluruhan pada kemajuan desa. Termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Revisi Undang-Undang Desa diharapkan …

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024). Agenda tersebut menjadi rapat paripurna DPR perdana usai Pemilu 2024 digelar yang kali ini dihadiri oleh 164 orang anggota DPR. Rapat sendiri dimulai pukul 10.05 WIB. “Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, …

Sorong – Secara nasional besaran gaji kades dan perangkat desa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 …

PANGANDARAN – Mulai tahun 2024, Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran telah dihapus . Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Pangandaran Dede Wahyu mengatakan, penghapusan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran ditanggapi ragam komentar dari perangkat Desa. Dilansir dari timesindonesia, Peraturan Bupati Pangandaran tentang tunjangan perangkat Desa tersebut adalah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun …

Yogyakarta – DI Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai daerah istimewa. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Untuk menunjang keistimewaan tersebut, penamaan daerah di DIY disesuaikan dengan penamaan pada jaman kerajaan. Tujuannya adalah menghidupkan kembali model penamaan yang pernah dipakai, sekaligus untuk menjaga keistimewaan DIY. Perubahan penamaan dilakukan sejak tahun 2020. Masih …