Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya untuk senantiasa memperkuat pembangunan pemerintahan desa. Menurutnya, pemerintahan desa perlu didukung untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini kerap terpusat di wilayah perkotaan. “Ada potensi di rural area, di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak maka Indonesia akan melompat …

Jakarta – Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) terlibat secara langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa, terutama dalam memperjuangkan penentuan anggaran. Hal ini penting agar Kementeran Desa PDTT bisa memahami berbagai kendala yang dialami kepala desa. “Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi UU Desa karena itu payung hukum …

JAKARTA –  Berita tentang  DPR menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 menimbulkan tanda tanya bagi anggota PPDI. Dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), tidak ada Revisi UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa masuk daftar  RUU Prolegnas Prioritas tahun …

Jakarta – Anggota DPR RI Ono Surono memastikan revisi Undang-undang Desa diputuskan paling cepat akhir tahun 2023. Menurutnya, proses pemberlakuan Revisi Undang-Undang Desa tersebut dimulai dengan pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua, dan ini tergantung DPR-RI saat pansus nanti. “Itu bisa lama bisa cepat. Makanya tadi saya sampaikan, saya berharap ini bisa cepat pembahasan tingkat pertama dan tingkat ke …

Jakarta – Jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan tiga jenis pidato dalam sidang Tahunan MPR. Tiga pidato itu adalah Pidato Kenegaraan, Pidato Nota Keuangan dan RAPBN, dan Pidato Sidang Tahunan. Pidato Kenegaraan berisi tentang hari kemerdekaan, pidato nota keuangan dan RAPBN terkait RUU APBN untuk tahun mendatang, sedangkan pidato sidang adalah …

Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, terus memperjuangkan status perangkat desa agar hak-haknya terpenuhi dan sesuai beban kerjanya. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Gus Halim menilai perangkat desa nantinya bisa jadi ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan yang nanti …

Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kesejahteraan PPPK. Namun, revisi UU ASN bukan cuma bahas PPPK saja, tapi juga membahas manajemen Aparatur Sipil …

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanudin menginstruksikan jajarannya melakukan pedampingan dan pengawalan program Dana Desa. Sehingga, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. “Jangan sampai mereka (aparat desa) karena ketidaktahuannya menjadi objek pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, ini perlu dilakukan bimbingan, pembekalan sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Burhanudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Agustus 2023. Dilansiree dari …

CIREBON – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Dadang Holiludin, menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kuwu yang kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Menurut Dadang, dalam rapat via zoom meeting, para purnabakti kepala desa menolak perpanjangan masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang …