Tag Archives: revisi uu desa

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang ditandatangani Presiden akhir November lalu.  Pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen. Padahal Dana Desa mengalami penurunan menjadi …

Kendal – Imbauan DPP Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk melaksanakan aksi demo tanggal 16 desember 2021, tidak dilakukan PPDI Kendal. Dilansir dari ayosemarang.com, Ketua PPDI Kendal Chumaedikatakan bahwa secara jalur organisasi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan imbauan turun ke jalan. “Bagi kami, Perangkat Desa di Kendal segala aksi yang melibatkan kerumunan orang banyak berpotensi melanggar protokol kesehatan. Sehingga untuk saat ini dihindari dan …

Kebumen– Audiensi PAPDESI dan PPDI Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen di Gedung F Ruang Bupati, diterima langsung oleh Bupati H Arif Sugiyanto, SH, Senin 13 Desember 2021. dilansir dari portal-indonesia.com, Sejumlah 10 orang perwakilan PAPDESI dan 10 orang perwakilan PPDI, melaksanakan audiensi dengan Bupati sebagai pernyataan sikap bersama terhadap Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) tentang …

SURAKARTA – Senator asal Aceh, Fachrul Razi menjadi Pembicara dalam  Musyawarah Nasional (Munas) III Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPD RI).  Dalam Munas, 8 -10 Desember 2021 di Surakarta, Jawa Tengah dengan  tema, “PPD RI berjuang mencapai Kesejahteraan Perangkat Desa, Memajukan Pembangunan dan Budaya Desa.” Senator Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan perangkat desa harus sejahtera, sebagaimana dilansir dari tribunnews.com. “Kita ketahui di desa menjadi tempat awal masyarakat membangun peradaban,  …

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Keputusan tersebut di antaranya, RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 RUU dengan rincian; 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan …

Jakarta – Rapat Paripurna DPR, Selasa (7/12), menyetujui 40 rancangan undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).“Apakah laporan Ketua Baleg DPR mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna kepada anggota dewan yang hadir. “Setuju,” …

Batang – Terjadi tumpang tindih regulasi antara Peraturan Bupati (Perbup) Batang nomor 9 tahun 2016 yang mengharuskan perangkat desa minimal berpendidikan SMA/sederajat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017 perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Perbub tersebut, tetap menjabat sampai purna tugas sesuai dengan Surat Keputusan (SK). Dilansir dari laman infopublik.com, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang …

Ketua Komite I DPD RI, H.Fachrul Razi, M.I.P mengatakan bahwa DPD RI akan berjuang untuk kesejahteraan dan tunjangan perangkat desa dalam RUU Desa. Demikian disampaikan dalam merespon dan menerima Draf Revisi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dan BPD yang diserahkan oleh Totok Haryanto, SH Ketua Umum dari salah satu organisasi perangkat desa, di Gedung Nusantara …

Jakarta – Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto mengatakan DPD RI sedang membahas revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu poinnya adalah dibentuknya Majelis Perdamaian Desa (MPD) yang bertugas mendamaikan perselisihan masyarakat. DIlansir dari antaranews.com, Dia menilai selama ini lembaga-lembaga adat di desa hampir hilang perannya dalam menyelesaikan konflik masyarakat karena masalah kecil saja langsung dibawa …

Jakarta – Ramainya pemberitaan terkait dengan draft usulan perubahan kedua Undang-Undang No 06 tahun 2014 yang diusulkan melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menimbulkan gejolak untuk perangkat desa terutama untuk pasal-pasal yang dirasa kurang berpihak pada perangkat desa. Dalam beberapa hari yang lalu, melalui sidang paripurna DPD RI memang mengesahkan draft usulan yang akan diajukan melalui legislator daerah dalam revisi …