Tag Archives: revisi uu desa

Timor Tengah Selatan – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi komponen perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah, utamanya di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS, …

Pinrang – Seorang kepala desa (kades) terpilih di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Syarifuddin Paturusi memecat sekretaris desa dan dua perangkat desa lainnya. Syarifuddin mengatakan ketiga bawahannya itu tidak masuk kantor karena tidak suka dirinya terpilih menjadi kades. “Sampai saat ini sudah 2 bulan lebih Pak Sekdes belum masuk. Saya memang sempat lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap perangkat desa, …

PLT Bupati Padang Lawas drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt, MM, M,Si bersama Kapolres Padang Lawas AKBP Indra Yanitra Irawan SIK MSi, Perwira Penghubung Kodim 0212 Tapanuli Selatan Kapten ARH Soleh Hasibuan, Staf Ahli Bupati Drs Irwan Halomoan Hasibuan, Asisten 1 Pemerintahan H.Panguhum Nasution MAP, Para Pimpinan OPD Kabupaten Padang Lawas menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia …

SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (24/2/2022). Dilansir dari okezone.com, PPDI Jawa Timur menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua …

Profesi perangkat desa makin hari makin banyak peminatnya, apalagi dengan peningkatan kesejahteraan yang diterima sekarang ini. Mulai dari adanya penghasilan tetap setara PNS golongan 2 A, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, menjadikan profesi ini diserbu para pelamar disaat ada posisi lowong. Peningkatan kesejahteraan ini sayangnya belum diimbangi dengan penguatan profesi ini sendiri dalam kedudukannya sebagai bawahan Kepala Desa. Meski …

Bengkulu – Ketua PPDI Propinsi Bengkulu, Ibnu Majah A.md, mersepon positip langkah tegas yang diambil Bupati Seluma, yang memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo. Seperti diinformasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma resmi memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo, Onzaidi, dari jabatannya. Pemberhentian ini disampaikan langsung dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang digelar tertutup di ruang rapat Bupati Seluma, Rabu (9/2) pukul …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Senin (7/2/2022). Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Endang Kusnandar, Mohammad Abdurrahman, Akhib Musadad dan sejumlah kepala desa lainnya dari beberapa daerah di Indonesia. Pada sidang kedua ini, Denny Ardiansyah selaku salah kuasa hukum para Pemohon menyatakan beberapa …

Kediri – Keseriusan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab dengan sapaan Mas Dhito mengusut tuntas indikasi pelanggaran proses pengisian perangkat desa mamantik keberanian masyarakat untuk mengadu. Fenomena itu terlihat dari banyaknya aduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Wirawan menyampaikan, setelah aduan pertama yang disertai dengan bukti kita tindaklanjuti serius, aduan yang …

SEMARANG – Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (15/12/2021). Bukan untuk demo, mereka justru meminta Ganjar menjadi pembina PPDI dalam menjalankan organisasi. Puluhan pengurus PPDI datang sekitar pukul 12.00 WIB ke kantor Ganjar. Namun untuk mengurangi kerumunan, hanya perwakilan yang diminta melakukan audiensi langsung dengan Ganjar, di ruang rapat Gedung A Lantai 2 …

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang ditandatangani Presiden akhir November lalu.  Pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen. Padahal Dana Desa mengalami penurunan menjadi …