Tag Archives: revisi uu desa

SANGALU – Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang Desa telah diterbitkan sejak tahun 2014 dan belum pernah dilakukan revisi sampai saat ini. Karena itu, Anggota Komisi III DPR RI Anwar Hafid dorong agar dilakukan revisi terhadap UU desa. Hal ini menurutnya agar desa diberikan otonominya secara jelas dan konkret. Selama ini, kata Anwar Hafid, regulasi belum mengatur secara jelas pemberian otonomi tersebut, sehingga para kepala desa atau kades tidak leluasa mengelola pemerintahan dan dana desa. Karena itu, mantan Bupati …

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang mendatangi Komisi I DPRD Karawang untuk mempertanyakan progres Peraturan Daerah (Perda) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa namun sayang anggota komisi I tidak ada di tempat. Dilansir dari beritapasundan.com, Sekretaris Umum PPDI Karawang, Aan Karyanto, mengungkapkan kehadiran PPDI untuk mempertanyakan surat audiensi yang dilayangkan PPDI kepada Komisi I yang tidak kunjung dijadwalkan. “Kita …

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa paradigma baru. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal memaparkan, jika UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, nmaun UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah desentralisasi kewenangan negara kepada masyarakat untuk membangun dirinya melalui penguatan pemerintahan desa dan seluruh …

Lahirnya undang-undang nomor 6 tentang desa tahun 2014 dan dana desa difokuskan pada pelaksanaan program untuk meniningkatkan kwalitas hidup masyarakat desa melalui rencana kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Tahun 2020 desa kasiala melaksanakan pembangunan listrik tenaga mikro hidro melalui dana desa dan telah diresmikan pada tanggal 16 september 2021. Pada kegiatan peresmian pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tersebut …

Jakarta – Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo hari ini, Rabu (08/09/2021) menerima kedatangan Pengurus Pusat PPDI, di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kehadiran PP PPDI yang disertai beberapa perwakilan pengurus Kabupaten ini dalam rangka memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Tampak Pengurus PPDI Kabupaten Kaur Bengkulu, Kebumen dan Batang Jawa Tengah, serta beberapa pengurus Kabupaten dari …

Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga mengatakan Komite I DPD RI telah menyusun draft naskah akademik dan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari waspada.id, hal ini disampaikan Fernando Sinaga dalam laporannya terkait perkembangan pelaksanaan tugas penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa …

Yogyakarta – Pendapat tegas diungkapkan Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si, Ketua STMPD  AMPD Yogyakarta dalam kanal pribadi di youtube, pada Rabu (14/07/2021). Begawan Desa yang terlibat secara langsung dalam kelahiran Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa ini, melihat bahwa selama ini pemerintah terkesan kurang memberikan ketegasan terhadap status dari perangkat desa. Menurut beliau wajar perangkat desa yang tergabung dalam …

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam diskusi bertema ‘Siapa Menteri yang Menangani Desa?’ pada Selasa (29/6), mengatakan bahwa Kementerian Desa Harus diperkuat. Bahkan menurutnya, dalam revisi UU Desa yang diusulkan DPD RI, Komite I DPD RI memperjuangkan agar Kementerian Desa diperkuat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah kementerian yang bisa dikatakan sebagai kementerian ‘baru’. Oleh karena itu, Kemendes PDTT harus diperkuat dalam mewujudkan kemandirian desa …

Yogyakarta – Draft naskah revisi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang diusung oleh Komite 1 DPD RI menuai kecaman dari berbagai pihak. Hal ini tidak lepas dari sorotan banyka pihak yang menilai isi dari draft tersebut jauh dari angan dalam melakukan perubahan melalui revisi UU Desa, yang telah “bekerja” selama 7 tahun belakangan ini. Drs. Sutoro Eko Yunanto, …

Forum perangkat desa SE-Kabupaten Cilacap mengadakan pertemuan guna membahas pernyataan sikap, terkait adanya rencana perubahan undang-undang desa. Serta meminta salah satu organisasi yang mengatasanamakan perangkat desa, untuk tidak mencatut nama perangkat desa dalam kinerjanya. Di Kutip dari serayunews.com, pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/06/2021) di Kecamatan Bantarsari dengan dihadiri seratus orang, yang merupakan perwakilan forum Sekdes, Kasi, Kaur, Kadus dan …