Tag Archives: revisi uu desa

Forum perangkat desa SE-Kabupaten Cilacap mengadakan pertemuan guna membahas pernyataan sikap, terkait adanya rencana perubahan undang-undang desa. Serta meminta salah satu organisasi yang mengatasanamakan perangkat desa, untuk tidak mencatut nama perangkat desa dalam kinerjanya. Di Kutip dari serayunews.com, pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/06/2021) di Kecamatan Bantarsari dengan dihadiri seratus orang, yang merupakan perwakilan forum Sekdes, Kasi, Kaur, Kadus dan …

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …

Medan– Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menggelar Uji Sahih Perubahan kedua UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Senin (14/6) di Kompleks Kampus USU, Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, Komite I DPD RI pada masa sidang ini sedang menyusun Rancangan Undang–Undang (RUU) …

Balikpapan – Ketua PPDI Propinsi Kalimantan Timur (KalTim), Rody Indra melakukan kunjungan silaturahmi dengan Anggota Komisi 1 DPD RI KH.Muhammad Idris, di kediaman pribadi pada Sabtu (12/06/2021). Kunjungan ini selain dalam rangka bersilahturahmi dengan senator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, juga dalam rangka konsultasi dan komunikasi aspirasi Perangkat Desa KalTim terkait rencana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. …

Jakarta – Ketua Umum DPP Literasi Kajian Desa Nusantara (LKDN), Nur Rozuqi ikut bersuara terkait rencana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rozuqi menegaskan hak-hak desa sebagaimana amanah UUD 1945 harus tetap diakomodir dalam proses revisi tersebut. “Termasuk didalamnya yang menyangkut kearifan lokal desa, identitas desa dan supra desa,” ujar Nur Rozuqi, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/06/2021). Dilansir dari jurnas.com, Ia mengingatkan Pemerintah dan DPR harus mengembalikan …

Magelang  – Beredarnya foto Kerangka Acuan Uji Shahih Draft Rancangan UU Tentang Perubahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mendapat pertentangan dari sejumlah perangkat desa di beberapa wilayah Nusantara. Bagaimana tidak ? dalam foto cover yang terdapat tulisan tersebut tercantum logo Garuda Pancasila dan tulisan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), terdapat point-point usulan yang dirasa sangat …

Jakarta – Jagat maya seputar perangkat desa dihebohkan dengan beredarnya foto Kerangka Acuan Uji Shahih Draft Rancangan UU Tentang Perubahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam foto cover yang terdapat tulisan tersebut tercantum logo Garuda Pancasila dan tulisan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), terdapat point-point usulan yang dirasa sangat merugikan perangkat desa. Pada angka 3 tertulis …