Berita

Bagan Siapi-api – Geliat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Rokan Hilir, Riu mulai menunjukkan perkembangan positip, hal ini ditandai dengan mulainya persiapan menuju agenda Musyarawah Daerah yang akan diadakan untuk pertama kalinya. Hal ini disampaikan oleh penerima surat mandat untuk pembentukan kepengurusan PPDI Rokan Hilir, yang dimotori oleh Nina H Siahaan, Kaur Keuangan Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi. “ …

Jakarta – Anggota Komisi Pedesaan Dewan Perwakilan Rakyat, Sadarestuwati, menyebut kondisi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) berantakan atau amburadul. Hal ini terjadi karena ada sejumlah permasalahan yang membelit kementerian yang posisi menterinya dijabat oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar. Dilansir dari tempo.co, permasalahan itu, menurut Sadarestuwati ialah adanya permintaan reformasi struktural dari Presiden Joko Widodo. Permintaan …

Kemeriahan menyambut hari lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia berlangsung diseluruh penjuru negeri, hal ini tampak dengan maraknya spanduk-spanduk yang dipasang secara khusus untuk menyambut peringatan ulang tahun organisasi profesi perangkat desa ke-15 ini. Mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, Tulungagung, Batang dan beberapa wilayah lain yang turut berpartisipasi memeriahkan hari lahir PPDI dari wilayahnya masing-masing. Khusus untuk Kabupaten Batang, Jawa …

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …

PURWOKERTO– Perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Slamet, akhirnya menghirup udara bebas pada Senin (14/6/2021). Slamet adalah perangkat desa yang menjadi terpidana kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.  Dilansir dari iNews.id, Slamet yang keluar dari Rutan Banyumas langsung disambut oleh kawan-kawannya yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan tim kuasa hukum. Begitu keluar dari bebas, Slamet dan teman-temannya melakukan sujud syukur di Masjid Agung Banyumas. …

Tim Smart Gampong Indonesia kunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah guna memperkenalkan Aplikasi Smart Gampong, Senin, (14/06/2021). Untuk diketahui, Smart Gampong merupakan sistem aplikasi yang berbasis website, memiliki Fitur Fitur akses informasi menyangkut informasi sebuah desa, profil, surat menyurat, luas wilayah desa, dan beberapa item penunjang lainnya yang dapat memudahkan tata kelola administrasi desa di era …

Medan– Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menggelar Uji Sahih Perubahan kedua UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Senin (14/6) di Kompleks Kampus USU, Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, Komite I DPD RI pada masa sidang ini sedang menyusun Rancangan Undang–Undang (RUU) …