Tag Archives: desa

Banjar – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjar menggelar rapat bulan yang dilaksanakan di Desa Benteng Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Sabtu (7/10/2023). Dilansir dari laman redaksi8, rapat bulanan PPDI Kabupaten Banjar tersebut dihadiri oleh Bendahara PPDI Kalimantan Selatan, Ketua PPDI Kecamatan se Kabupaten Banjar dan juga beserta anggota dengan agenda bagaimana kegiatan PPDI Kabupaten Banjar. Baca juga …

Cirebon – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kuwu (PilWu) 2023, pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program kerja yang dilaksanakan di Hotel Zamrud, Minggu (08/09). Hadir dalam acara tersebut, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon sekaligus ketua Propinsi Jawa Barat, Sutara SE, Dewan Pembina, Anggota DPR RI Komisi VI Dr. Ir H. Herman Khaeron M.si dan istri …

Jakarta – Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa telah mencapai babak baru, hal ini seiring dengan telah ditetapkannya revisi UU Desa ini menjadi hak inisiatip dari DPR. Setelah penetapan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 10 Juli 2023 yang lalu, revisi UU Desa ini tinggal menantikan jadwal pembahasan dengan Pemerintah. Baca juga : Revisi UU ASN Berikan Banyak …

Jember – Mensikapi adanya pemberitaan di berbagai media tentang kesejahteraan perangkat desa, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi langsung memberikan responnya. Dikutip dari lama Suara Indonesia, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menyampaikan bahwa  DPRD terbuka untuk siapapun. Namun begitu, harus tetap prosedur agar tercatat sebagai register. Baca juga : Siltap Tidak Ada Perubahan, Perangkat Desa Jember Ancam Gelar Aksi Sebelumnya, …

Jember – Perangkat Desa Jember ancam gelar aksi massa, jika aspirasi tidak diperhatikan Bupati dan DPRD. dikutip dari media suaraindonesia, informasi ini disampaikan Hariri lewat sambungan selulernya, Sabtu (07/10/2023). “Demo Jakarta saja Perangkat Desa bisa hadirkan puluhan bis apalagi cuma di depan kantor Bupati Jember,” katanya. Hariri kembali mengingatkan Bupati dan DPRD Jember, bahwa tugas perangkat desa itu bukan hanya …

Jakarta – Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi (monev) agar supradesa memiliki data yang terdokumentasi dengan valid.Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan penyusunan instrumen monev sangat penting, karena pemerintah dapat memahami gambaran atas dinamika yang terjadi saat pelatihan aparatur desa.“Dari instrumen monev ini juga kita memiliki data yang terdokumentasi valid atas …

Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 3 Oktober 2023, lalu bagaimana dengan revisi terbatas UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa ? Seperti diketahui, gegap gempita revisi UU Desa ini telah dimulai sedari awal tahun 2023. Hal ini diawali …

Cirebon – Ketua Komisi I DPRD Cirebon, Sofwan ST, sesalkan nasib tujuh perangkat Desa Mulyasari Kecamatan Losari yang digantung. Pasalnya, lebih dari setahun haknya tak disalurkan pemerintah desa. Padahal status mereka sebagai perangkat desa masih melekat. Politikus Partai Gerindra ini menuding Camat Losari, Mukhlas dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon yang tidak bertanggungjawab atas kasus yang …

Sumenep – Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sumenep dapat bernafas lega, hal ini seiring dengan akan disalurkannya Bantuan Keuangan. Informasi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2023 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, seperti yang dikutip dari laman radarmadura. Baca juga : Dagdigdug Perangkat Desa Kepahiang, Siltap Terancam Gegara Anggaran Kurang Pemerintah mengalokasikan …

Kepahiang – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH., sampaikan kekurangan anggaran untuk Penghasilan Tetap atau Siltap kades dan perangkat desa di 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiang. Hal ini disampaikan meski sudah penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan Provinsi Bengkulu, ternyata sudah dipastikan masih kurang. Baca Juga : Selalu Terjadi, Perangkat Desa Bengkulu …