Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

TULANGBAWANG BARAT – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT) Kabupaten Tulangbawang Barat Sofyan Nur melarang kepala tiyuh atau kepala desa (kades) sembarangan mengganti perangkat tiyuh. “Ada mekanisme terkait dalam pergantian dan pengangkatan perangkat tiyuh sehingga kepala tiyuh yang baru terpilih atau yang baru menjabat tidak bisa seenaknya mengganti,” tegas Sofyan usai acara pembekalan awal jabatan kepada 69 kepala tiyuh …

Karawang – Beredar lagi surat Bupati Karawang tanggal 4 Nopember 2021 untuk mempertegas regulasi sesuai peraturan yang diatasnya. Padahal yang diharapkan oleh perangkat desa di Kabupaten Karawang adalah penguatan regulasi tersebut. Mengingat Sekretaris Daerah Karawang pun sudah menerbitkan surat edaran yang isinya hampir sama dengan surat bupati. “Dengan masih banyaknya pemberhentian secara sepihak oleh kepala desa tentunya pemerintah Kabupaten Karawang belum …

Sumedang – Mengaku ingin tingkatkan kebutuhan dalam segala hal serta ingin meningkatkan pelayanan Kelapa Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, merombak seluruh perangkat Desanya. Dilansir dari inisumedang.com, perombakan perangkat Desa tersebut, dilakukan secara resmi dengan membuka lowongan kerja untuk mengisi hampir semua jabatan yang ada di Pemerintahan Desa. Dimana lowongan kerja sebagai perangkat Desa itu ditujukan kepada masyarakat Genteng. Dikonfirmasi …

Empat orang perangkat di Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, diduga telah diberhentikan dari jabatanya. Belum diketahui secara pasti alasan mereka diberhentikan, namun dalam rumor di masyarakat, pemberhentian menyusul kebijakan kepala desa yang meminta kepada perangkat desa untuk melengkapi administrasi dan dokumen ijazah mereka. Karena alasan pemberitahuan inilah mereka anggap sebagai pemberhentian sepihak, mungkin sudah tidak sejalan lagi bekerja dengan …

TRENGGALEK – Nur Kholis, Kepala Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek membuka opsi untuk menempuh jalur hukum atas pemberhentian sementara yang disanksikan padanya. Pengacara Nur Kholis, Sumaji, mengatakan, akan mempelajari isi keputusan pemberhentian sementara selama tiga bulan yang dikeluarkan Bupati Trenggalek. DIlansir dari tribunnews.com, Sumaji mengatakan, pihaknya belum menerima surat tersebut secara resmi ketika sanksi tersebut telah diberikan. “Saya belum tahu sebagai pertimbangan [pemberhentian sementara] apa, pertimbangan menunjuk Pj apa, …

KOTABARU – Lima aparatur dan dua perangkat Desa Gedambaan mengundur diri. Pengunduran diri lima aparatur dan perangkat desa, dinilai imbas buntut kesewenangan kepala desa. Lima aparatur desa yang mengundurkan diri. Usulan sudah disampaikan ke pihak desa, diduga karena kesewenangan kebijakan diambil kades baru sekitar satu bulan dilantik. Informasi diperoleh, kebijakan diambil kades mereka nilai sepihak. Terkait perolingan jabatan aparatur tidak sesuai …

Minsel – Sikap arogan Hukum Tua / Kepala Desa kembali terjadi di Desa Lalumpe, Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Sejumlah Perangkat Desa Lalumpe yang diberhentikan secara sepihak oleh Kumtua Lalumpe, Korri Bella, mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan ketika berusaha meminta keterangan terkait pemberhentian mereka sebagai perangkat desa. Informasi yang didapat,  ada 4 orang yang dari unsur Perangkat Desa yaitu ; Patris …

Bekasi – Pemerintahan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, akan membentuk formasi untuk mengisi jabatan struktural di desa Mangunjaya. Kabarnya, pengisian jabatan ini akan diisi oleh orang -orang yang berkompeten. Kepala Desa Mangunjaya, Jayadi Said mengatakan, dalam pengisian formasi perangkat desa mengacu pada ketentuan yang berlaku. “Tentunya kami mengacu pada Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian …

Nganjuk, – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi mengungkapkan bahwa setiap kepala desa  pada dasarnya mempunyai kewenangan melakukan pemberhentian atau pengangkatan Perangkat Desa jika diperlukan, namun tetap memperhatikan ketentuan, baik dari sisi peraturan pemerintahan, maupun sisi kemanusiaan. Menurut Mashudi, kendati demikian kepala desa tetap harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral. Hal ini agar tidak terjadi benturan antara …