Tag Archives: ppdi

Badung – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa /Perbekel di Badung, Bali, memang nominalnya sesuai dengan aturan yang ada di PP No 11 tahun 2019, tapi total penghasilan tiap bulannya bisa jadi membuat kepala desa di wilayah lain iri. Kepala Desa di wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya ini, bisa jadi merupakan daerah yang memberikan penghasilan terbesar di tanah air. Besarnya …

Jakarta – Merespon aksi demo 8 organisasi desa yang diwarnai kericuhan kemarin, Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang  Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Menurut Puan, bukan tanpa alasan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan revisi Undang Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Hal ini ditempuh untuk …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Seakan menjawab keresahan yang terjadi diantara Kepala Desa paska aksi demo sehari sebelumnya, yang sempat diwarnai kericuhan.“DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan pemilu 2024. …

Jakarta – Aksi Bersama Desa yang dipelopori 8 organisasi desa, termasuk PPDI didalamnya berlangsung di depan Gedung DPR RI, pada Rabu (31/01/2024). Aksi yang sempat diwarnai kericuhan, dimana sejumlah massa merobohkan pagar gerbang Gedung DPR RI tersebut membawa kekecewaan terhadap organisasi-organisasi desa. Bagaimana tidak, sesuai dengan agenda Baleg DPR yang akan melaksanakan sidang pembahasan lanjutan revisi UU No 06 tahun …

JAKARTA – Sidang pembahasan lanjutan perubahan kedua atas UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa, yang diagendakan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (31/01/2024), tidak ada kejelasan apakah akan di langsungkan sesuai jadwal. Informasi yang didapat dari perwakilan Aksi Bersama Desa yang terdiri dari 8 organisasi desa, mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Jendral DPR RI. Kemungkinan besar, agenda sidang …

Jakarta – Massa demo dari 8 organisasi pemerintah desa kembali menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut agar DPR mengesahkan Revisi UU Desa. Dilansir dari detiknews, Rabu (31/1/2023) massa aksi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI. Sejumlah massa aksi membawa poster dan spanduk yang memuat tulisan menuntut agar DPR mengesahkan revisi UU Desa tentang Desa sebelum Pemilu. “Hari ini …

JAKARTA – oleh Kepala BPI Kemendesa PDTT, Ivanovich Agusta Ivanovich menegaskan didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu, melihat secara keseluruhan tentang desa. Dari situlah, terdapat sisi positif bahwa semua pihak dapat menilai dan menyadari betapa penting desa itu sendiri. Hal ini disampaikan disaat Badan Pengembangan dan Informasi (BPI), Kemendes PDTT menggelar diskusi publik bertema “Mendalami Paradigma Undang-undang Desa nomor …

Manna – Ratusan Perangkat Desa Bengkulu Selatan resmi menerima Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Gusnan Mulyadi, SE.,MM, di Balai Sekundang Manna, Sabtu (27/01/24). Kegiatan launching tersebut juga turut dihadiri Asisten 1, FKPD, Camat dan Kades serta Perangkat Desa. Dalam acara tersebut diserahkan NIPD kepada 959 orang perangkat desa yang terverifikasi yang tersebar di 142 …

KEFAMENANU – Mensikapi penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa yang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No 11/2019, PPDI Timor Tengah Utara berharap ada kenaikan. Ketua PPDI  Timor Tengah Utara, Primus Feka meminta Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David untuk perhatikan penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghasilan tetap yang diterima perangkat desa bisa dinaikkan sedikit …

Jakarta – Hiruk pikuk pemberitaan tentang perubahan kedua UU No 06 Tahun 2014 yang sempat “senyap” paska belum berlangsungnya pembahasan lanjutan di Baleg DPR RI, kini mulai menghangat. Seperti diketahui bahwa dalam agenda di Baleg DPR RI, akan ada pembahasan lanjutan revisi UU Desa dengan Pemerintah yang dijadwalkan pada Kamis (25/01/2024) kemarin. Pembahasan lanjutan dari revisi UU Desa ini sendiri …