Tag Archives: ppdi

Terjawab Sudah, Ini Rencana Kementerian Dalam Negeri Terkait Updating Data Kepala Desa Dan Perangkat Desa Secara Nasional

Jakarta – Awal Desember 2023, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Baca juga : Sikapi Revisi PP No 11/2019, Kemendagri Terbitkan Surat Perintah …

Read More »

Komunikasi Dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Pembina PPDI Jawa Tengah Siap Berkontribusi Dalam Pokja Revisi UU Desa

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Read More »

Miris, 5 Bulan Sudah Perangkat Desa Pesisir Barat Tidak Terima “Enaknya” Siltap

Pesisir Barat – Gaji atau penghasilan tetap perangkat desa di kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 belum terbayarkan selama lima bulan. Hal itu disampaikan salah satu perangkat desa yang enggan disebut namanya. Ia mengatakan, pihaknya terakhir kali menerima gaji pada Juli lalu setelah itu tidak ada lagi pembayaran gaji yang masuk ke rekening masing-masing perangkat desa hingga saat ini. “Terakhir gajian Juli …

Read More »

Masuk Pembahasan Tingkat II, Ketua Komite 1 DPD RI Siap Kawal Revisi UU Desa

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI (5/12/2023) lalu. Dilansir dari media noa.co.id, Senator asal Aceh tersebut yang juga penasehat di 8 organisasi desa turut memfasilitasi aksi massa kepala desa …

Read More »

Tindak Lanjut Revisi UU Desa, Ini Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan DPR

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima sejumlah perwakilan massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masuk ke dalam gedung DPR RI. Keduanya kemudian menerima aspirasi dari Apdesi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Jadi kami telah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk …

Read More »

Linangan Airmata Ketua PPDI Pasuruan, Berhasil Tingkatkan Pendapatan Perangkat Desa Di 2024

BANGIL – Imbas dari deraian air mata Ketua PPDI Pasuruan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, DPRD setujui Tunjangan kesejahteraan aparatur desa di Kabupaten Pasuruan tahun depan akan bertambah. Seperti diinformasikan, beberapa waktu yang lalu Soonhaji, Ketua PPDI Pasuruan menyampaikan keluhan tentang minimnya pendapatan Perangkat Desa di depan anggota DPRD. Dalam pemaparannya, tidak dinyana jatuh air mata dari Soonhaji manakala bercerita tentang …

Read More »

Beredar Surat Perintah Pendataan Perangkat Desa Dari Kemendagri, Akankah Jadi Dasar Pembayaran Siltap Dari APBN ?

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun tujuan ddari penerbitan surat ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam …

Read More »

Paska Aksi Desa Bersatu, Dimulainya Babak Baru Revisi Undang-Undang Desa

Jakarta – Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Penerimaan surat presiden itu dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/12). “Pimpinan dewan telah menerima empat pucuk surat dari Presiden RI, yaitu R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kedua …

Read More »

Didepan Pansus Perda Desa, PPDI Lombok Tengah Tegaskan Lawan Arogansi Kepala Desa

Loteng – Ahmad Heri Setiawan dari Desa Mekar Damai selaku Ketua PPDI Loteng menyampaikan bahwa selama ini Kades terkesan arogan dalam pemerintahannya. Terutama mengenai sikap Kades yang semena-mena memecat para perangkat Desa tanpa alasan yang jelas. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah menyatakan bahwa rata-rata Kepala Desa (Kades) bersifat arogan terhadap para perangkat desa. Hal itu disampaikan puluhan anggota …

Read More »

Bagaimana Siltap Bersumber Dari APBN, Apabila Revisi UU Desa Disahkan ?

Jakarta – Gaji atau penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang akan diterimakan berdasar masa jabatan, terancam belum akan terlaksana pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan hasil kesepakatan dari APDESI dengan Pimpinan DPR, setelah aksi Kepala Desa didepan Gerbang DPR RI Jakarta, Selasa (05/12/2023) kemarin. Pimpinan DPR yang menerima perwakilan pendemo Apdesi itu ialah Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil …

Read More »