Tag Archives: revisi uu desa

Wonosobo – Belum signifikannya pembahasan tentang nasib perangkat desa di perubahan kedua ata UU No 06 tahun 2014 atau UU Desa, membuat rencana PPDI Jawa Tengah ke Jakarta mendapat dukungan dari berbagai pengurus PPDI Propinsi dari berbagai wilayah. Seperti di beritakan sebelumnya, Pengurus PPDI Jawa Tengah yang dikomandoi Herry Purnama merencanakan untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seputar perangkat desa …

Wonosobo – PPDI Jawa Tengah mempersiapkan  Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam perubahan kedua UU No 06 Tahun 2014, yang akan disampaikan ke Pemerintah dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan oleh Herry Purnomo, Ketua PPDI Propinsi Jawa Tengah ketika dihubungi oleh awak media disela-sela rapat koordinasi pengurus harian beberapa hari yang lalu. “ DIM ini merupakan masukan yang kami himpun …

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar menilai usulan agar dana desa dialokasikan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Benlanja Negara (APBN) sulit dipenuhi. Dilansir dari kompas.com, Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, tidak seharusnya APBN dibagi-bagi secara persentase ke sejumlah sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan dana desa. “Kita tidak mampu lagi mempresentase …

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin mendukung keputusan Badan Legislasi (Baleg) untuk membawa hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR kepada Rapat Paripurna DPR RI. Proses selanjutnya, imbuh Hamid, pembahasan RUU ini masih harus menunggu respons dari Pemerintah dalam bentuk …

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) sepakat membawa hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU Inisiatif DPR. Terdapat 19 poin perubahan yang akan dibahas bersama Pemerintah. Dilansir dari rm.id, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas bilang, Panja telah selesai menyusun naskah akademik atas RUU tentang Desa ini. Tujuan DPR mengajukan revisi UU Desa …

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap revisi Undang-Undang Desa dapat mengakomodasi aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menuntut dana desa sebesar 10 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Sekarang ini Undang-Undang tentang Desa sedang dilakukan ada perubahan ataupun perbaikan. Ya, kita harapkan nanti aspirasi ini dapat menjadi bagian dari pembahasan,” kata Wapres dalam keterangan pers …

Wonosobo – Herry Purnomo menyoroti lemahnya perhatian anggota dewan terhadap tuntuntan perangkat desa dalam pembahasan revisi UU Desa di Badan Legalisasi (Baleg) DPR RI, beberapa waktu yang lalu. Seperti yang telah diketahui ada beberapa poit perubahan yang dalam perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 yang segera dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya. Herry Purnomo secara khusus melihat bahwa banyak …

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam forum tersebut, Apdesi diketahui menyampaikan 13 aspirasinya agar diakomodasi dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut. Dilansir dari republika.co, Dasco mengatakan 13 poin tersebut tentu akan disampaikan kepada pemerintah dalam pembahasannya nanti. Termasuk yang belum diakomodir dalam draf revisi …

JAKARTA – Menyusul dikabulkannya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) jadi 9 tahun, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI kini mengusulkan penambahan gaji dan tunjangan bagi para kades. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat dalam rapat panitia kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kompleks Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta …

SERANG – Para Kepala Desa alias Kades se-Provinsi Banten, bakal melakukan aksi unjuk rasa ke DPR RI, Jakarta pada 5 Juli 2023 mendatang. Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, dalam aksi tersebut, rencananya akan ada sekitar 19 ribu massa aksi dari Banten, yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa lainnya. Dilansir dari …