Berita Nasional

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha belum lama ini telah memerintahkan camat se-Kabupaten Semarang untuk memfasilitasi sekaligus menyampaikan sosialisasi terkait mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa, serta penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dilansir dari suaramerdeka.com, adapun tahapan pengisian perangkat desa Kabupaten Semarang 2021, menurut Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro, ada di dalam surat Bupati Semarang dengan nomor 141/006485 tertanggal 31 Mei 2021 yang ditujukan untuk …

Bogor – Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengadministrasian Perangkat Desa Dan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021, yang berlangsung di Ballroom Green Park Hotel Kawasan Puncak, Bogor (23/06/2021). Dalam agenda satu hari ini dihadiri beberapa Pejabat dari Kemendagri, diantaranya Ratna Andriani, SH Kasubdit Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, DR. M Sumitro …

Ngawi – Tepat pada hari Kamis, 15 Juni 2021, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengadakan perayaan ulang tahun ke-15. PPDI merupakan organisasi Perangkat Desa yang didirikan untuk wadah Perangkat Desa Indonesia. PPDI Kabupaten Ngawi mengadakan perayaan dengan mengadakan pertemuan dan koordinasi di aula Rumah makan Milangkori di Kabupaten Ngawi yang dihadiri Pengurus PPDI Kabupaten Ngawi dan Pengurus PPDI Kecamatan yang …

Bojonegoro – Masih dalam suasana Pandemi Covid-19, membuat semua kegiatan digelar dengan sangat sederhana. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat tidak boleh ada kerumunan massa, yang bisa memicu adanya penyebaran virus corona tersebut. Hal itu, juga berlaku saat dilaksanakannya acara peringatan Hari Jadi atau yang biasa disebut Hari lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, yang berlangsung di …

Jakarta – Anggota Komisi Pedesaan Dewan Perwakilan Rakyat, Sadarestuwati, menyebut kondisi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) berantakan atau amburadul. Hal ini terjadi karena ada sejumlah permasalahan yang membelit kementerian yang posisi menterinya dijabat oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar. Dilansir dari tempo.co, permasalahan itu, menurut Sadarestuwati ialah adanya permintaan reformasi struktural dari Presiden Joko Widodo. Permintaan …

Kemeriahan menyambut hari lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia berlangsung diseluruh penjuru negeri, hal ini tampak dengan maraknya spanduk-spanduk yang dipasang secara khusus untuk menyambut peringatan ulang tahun organisasi profesi perangkat desa ke-15 ini. Mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, Tulungagung, Batang dan beberapa wilayah lain yang turut berpartisipasi memeriahkan hari lahir PPDI dari wilayahnya masing-masing. Khusus untuk Kabupaten Batang, Jawa …

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …

Semarang – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan. Dilansir dari suaramerdeka.com, …