Berita

Didepan Baleg DPR RI, Mendagri Ungkap 8 Perbedaan DIM Revisi UU Desa Dari Pemerintah

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Tito menyebut ada 8 poin substantif dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang berbeda dengan isi RUU Desa yang sebelumnya telah disepakati DPR menjadi RUU usul inisiatif. “(Setelah RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR), DPR kemudian mengirimkan …

Read More »

DIM Pemerintah Setujui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Mendagri Sebut Siltap Akan Langsung Dari APBN

Jakarta – Pemerintah cenderung menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, bersama Badan Legislasi (Blaeg) DPR RI Senin (5/12/2024). Tito yang didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat pleno menyampaikan bahwa Pemerintah menyerahkan kepada DPR,keputusan mana …

Read More »

Digelar Hari Ini, Baleg Kebut Pembahasan Revisi UU Desa Bersama Mendagri

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, Senin (5/12/2024). Tito didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. dalam Rapat pleno itu digelar di ruang rapat Baleg DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sementara itu rapat ini digelar sebagai tindak lanjut untuk mendengarkan …

Read More »

Mengulang Kejadian Tahun Lalu, PPDI Pesisir Barat Sesalkan Siltap 3 Bulan Terakhir 2023 Masih Dihutang Pemkab

Pesisir Barat – Seperti mengulang kejadian yang sama di tahun 2022, Gaji atau Penghasilan tetap (siltap) Pekon di Pesisir Barat  3 bulan terakhir tahun 2023 belum terbayar sampai masuk bulan Februari 2024. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Barat, Agus Richardo menyayangkan  Kenapa Gaji Aparat Pekon 3 Bulan Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat, terhutang Lagi seperti di …

Read More »

MoU Dengan YLBH, PPDI Kota Padangsidimpuan Berikan Perlindungan Hukum Untuk Perangkat Desa

Kota Padangsidimpuan –  Dalam rangka memberikan perlindungan hukum untuk perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Padangsidimpuan melakukan kerja sama  dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Nota Kesepahaman atau MoU antara PPDI Kota Padangsidimpuan dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan tersebut berlangsung di Sekretariat PPDI Kota Padangsidimpuan tepatnya di Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimuan, Sabtu (3/2/2024). Ketua PPDI …

Read More »

Gak Ada Lawan, Penghasilan Kepala Desa Di Badung Tembus Rp. 33 Juta/Bulan

Badung – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa /Perbekel di Badung, Bali, memang nominalnya sesuai dengan aturan yang ada di PP No 11 tahun 2019, tapi total penghasilan tiap bulannya bisa jadi membuat kepala desa di wilayah lain iri. Kepala Desa di wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya ini, bisa jadi merupakan daerah yang memberikan penghasilan terbesar di tanah air. Besarnya …

Read More »

Terungkap! Ini Alasan Revisi UU Desa Tidak Akan Disahkan Sebelum Pemilu 2024

Jakarta – Merespon aksi demo 8 organisasi desa yang diwarnai kericuhan kemarin, Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang  Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Menurut Puan, bukan tanpa alasan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan revisi Undang Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Hal ini ditempuh untuk …

Read More »

Menjaga Netralitas, Puan Maharani Ungkap Pembahasan Lanjutan Revisi UU Desa Paska Pemilu

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Seakan menjawab keresahan yang terjadi diantara Kepala Desa paska aksi demo sehari sebelumnya, yang sempat diwarnai kericuhan.“DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan pemilu 2024. …

Read More »

Tidak Ada Sidang Pembahasan Revisi UU Desa, Begini Pernyataan Resmi PPDI

Jakarta – Aksi Bersama Desa yang dipelopori 8 organisasi desa, termasuk PPDI didalamnya berlangsung di depan Gedung DPR RI, pada Rabu (31/01/2024). Aksi yang sempat diwarnai kericuhan, dimana sejumlah massa merobohkan pagar gerbang Gedung DPR RI tersebut membawa kekecewaan terhadap organisasi-organisasi desa. Bagaimana tidak, sesuai dengan agenda Baleg DPR yang akan melaksanakan sidang pembahasan lanjutan revisi UU No 06 tahun …

Read More »

Zonk! Tidak Ada Sidang Pembahasan Revisi UU Desa Di Baleg Hari Ini

JAKARTA – Sidang pembahasan lanjutan perubahan kedua atas UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa, yang diagendakan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (31/01/2024), tidak ada kejelasan apakah akan di langsungkan sesuai jadwal. Informasi yang didapat dari perwakilan Aksi Bersama Desa yang terdiri dari 8 organisasi desa, mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Jendral DPR RI. Kemungkinan besar, agenda sidang …

Read More »