Tag Archives: desa

JAKARTA – DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7/2023).  Dikutip dari laman dpr.go.id, agenda dalam rapat paripurna itu adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang …

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pelantikan dilaksankan di destinasi Desa Wisata Karangsari Park, Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) siang. Selain Ganjar, acara juga dihadiri Forkompimda Rembang, seluruh camat dan kepala desa se-Rembang, serta perangkat desa. Dilansir dari okezone.com, Ganjar dalam sambutannya mengatakan bahawa soal kemiskinan …

Wonosobo – Belum signifikannya pembahasan tentang nasib perangkat desa di perubahan kedua ata UU No 06 tahun 2014 atau UU Desa, membuat rencana PPDI Jawa Tengah ke Jakarta mendapat dukungan dari berbagai pengurus PPDI Propinsi dari berbagai wilayah. Seperti di beritakan sebelumnya, Pengurus PPDI Jawa Tengah yang dikomandoi Herry Purnama merencanakan untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seputar perangkat desa …

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin mendukung keputusan Badan Legislasi (Baleg) untuk membawa hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR kepada Rapat Paripurna DPR RI. Proses selanjutnya, imbuh Hamid, pembahasan RUU ini masih harus menunggu respons dari Pemerintah dalam bentuk …

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap revisi Undang-Undang Desa dapat mengakomodasi aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menuntut dana desa sebesar 10 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Sekarang ini Undang-Undang tentang Desa sedang dilakukan ada perubahan ataupun perbaikan. Ya, kita harapkan nanti aspirasi ini dapat menjadi bagian dari pembahasan,” kata Wapres dalam keterangan pers …

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam forum tersebut, Apdesi diketahui menyampaikan 13 aspirasinya agar diakomodasi dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut. Dilansir dari republika.co, Dasco mengatakan 13 poin tersebut tentu akan disampaikan kepada pemerintah dalam pembahasannya nanti. Termasuk yang belum diakomodir dalam draf revisi …

JAKARTA – Menyusul dikabulkannya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) jadi 9 tahun, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI kini mengusulkan penambahan gaji dan tunjangan bagi para kades. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat dalam rapat panitia kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kompleks Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta …

BOYOLALI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, memperingati Hari Lahir (Harlah) ke – 17 dengan menggelar gerak jalan, di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Kemiri Kabupaten Boyolali, di Alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali, Minggu (2/7/2023). Peserta gerak jalan diberangkatkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Hadir dalam acara tersebut Bupati Boyolali M Said Hidayat, Wakil Bupati Boyolali Wahyu …

Jakarta – Pembahasan mengenai perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 memasuki tahap selanjutnya, pekan depan ini agenda lanjutan kembali akan dibahas dalam Badan Legalisasi (Baleg) DPR RI. Setelah diskusi yang menarik dalam rapat di Baleg DPR RI kemarin, setidaknya ada 3 isu dalam draf revisi UU Desa yang belum disepakati oleh Baleg, hal ini diungkap oleh Ketua Baleg …

Banyuwangi – Revisi Undang Undang (UU) Desa telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam revisi tersebut terdapat pengubahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun. Tahapan pilkades yang sudah berjalan terancam dihentikan karena masa jabatan Kades diperpanjang. Pengesahan peralihan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) …