Kendal – Belum adanya kejelasan mengenai pencairan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Kendal yang sudah 3 bulan belum diterima, membuat Pengurus PPDI Kendal menyambangi Dispermades dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Selasa (19/03/2024). Muslihin, Ketua PPDI Kendal yang didampingi beberapa pengurus diterima langsung oleh Kepala Dispermasdes Yanuar Fatoni. “ Kedatangan kami selain terkait dengan siltap yang sudah …

Jakarta – Jelang acara Konggres Desa Bersatu yang akan dilaksanakan akhir perkan ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada Desa Bersatu untuk memperkuat kekompakan delapan organisasi desa tingkat nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  “Kehadiran Desa Bersatu diharapkan dapat memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong 8 organisasi desa tingkat nasional dalam menghasilkan berbagai terobosan bagi kemajuan dan peningkatan …

Batang – Setelah PPDI Pangandaran dan Ciamis, giliran PPDI Batang, Jawa Tengah menggelar aksi keprihatinan atas ketidakberpihakan pemerintah terhadap perangkat desa. Aksi ini sendiri rencana akan digelar di halaman pendopo rumah dinas Bupati Batang, Rabu (20/03/2024) besok. Informasi melalui surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang dengan no surat 03 /PPDI.Btg / III / 2024, menyebutkan 2000-an anggota …

Yogyakarta – Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  Yogyakarta, Dr Sutoro Eko Yunanto, M.Si, mengatakan bahwa revisi undang-undang desa ini sudah kehilangan momentum. Perjuangan para Kepala Desa mengenai perpanjangan masa jabatan berpeluang besar kena prank oleh DPR, karena selama ini para Kepala Desa selalu mendapatkan janji-janji manis para politikus Senayan. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si , Dosen Sekolah Tinggi …

Lebak – Terbatasnya kegiatan menjelang Pemilu membuat Musdes yang harus bergeser di akhir Februari, menjadikan Alokasi Dana Desa di Lebak belum bisa dicairkan. Akibatnya penghasilan tetap perangkat desa pun mengalami penundaan selama 3 bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Lebak Oktavianto Arief Ahmad terkait keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah. Dan hal inilah yang kemudian …

HALMAHERA UTARA – Forum Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD se Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Utara, Senin (18/3/2024) kemarin. Kehadiran massa aksi adalah untuk menuntut hak-hak mereka seperti gaji yang sejak tahun 2023 belum dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Aksi kali ini adalah aksi lanjutan …