Bojonegoro – Masih dalam suasana Pandemi Covid-19, membuat semua kegiatan digelar dengan sangat sederhana. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat tidak boleh ada kerumunan massa, yang bisa memicu adanya penyebaran virus corona tersebut. Hal itu, juga berlaku saat dilaksanakannya acara peringatan Hari Jadi atau yang biasa disebut Hari lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, yang berlangsung di …

MESUJI – Pengurus PPDI Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung lakukan sosialisasi dan gugah semangat Perangkat Desa melalui organisasi PPDI ditengah-tengah hiruk-pikuk imbas Draft RUU Desa , yang mana Draft RUU Desa tersebut membuat resah seluruh Perangkat Desa. Rabu (16/06/2021). PPDI Kecamatan Mesuji Timur yang di Nahkodai oleh Nurul Wisanto mulai bergerak untuk tetap berkomitmen membangun organisasi PPDI di …

Batang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus masa bhakti 2021 sampai 2026 di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (17/6/2021). Dihadiri Bupati Batang Wihaji dan Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf serta yang mewakili Forkopimda dan anggota PPDI Kabupaten Batang. Bupati Batang Wihaji mengatakan, bahwa hari ini PPDI Kabupaten Batang resmi dikukuhkan oleh PPDI Pusat, …

Forum perangkat desa SE-Kabupaten Cilacap mengadakan pertemuan guna membahas pernyataan sikap, terkait adanya rencana perubahan undang-undang desa. Serta meminta salah satu organisasi yang mengatasanamakan perangkat desa, untuk tidak mencatut nama perangkat desa dalam kinerjanya. Di Kutip dari serayunews.com, pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/06/2021) di Kecamatan Bantarsari dengan dihadiri seratus orang, yang merupakan perwakilan forum Sekdes, Kasi, Kaur, Kadus dan …

Bagan Siapi-api – Geliat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Rokan Hilir, Riu mulai menunjukkan perkembangan positip, hal ini ditandai dengan mulainya persiapan menuju agenda Musyarawah Daerah yang akan diadakan untuk pertama kalinya. Hal ini disampaikan oleh penerima surat mandat untuk pembentukan kepengurusan PPDI Rokan Hilir, yang dimotori oleh Nina H Siahaan, Kaur Keuangan Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi. “ …

Jakarta – Anggota Komisi Pedesaan Dewan Perwakilan Rakyat, Sadarestuwati, menyebut kondisi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) berantakan atau amburadul. Hal ini terjadi karena ada sejumlah permasalahan yang membelit kementerian yang posisi menterinya dijabat oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar. Dilansir dari tempo.co, permasalahan itu, menurut Sadarestuwati ialah adanya permintaan reformasi struktural dari Presiden Joko Widodo. Permintaan …

Kemeriahan menyambut hari lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia berlangsung diseluruh penjuru negeri, hal ini tampak dengan maraknya spanduk-spanduk yang dipasang secara khusus untuk menyambut peringatan ulang tahun organisasi profesi perangkat desa ke-15 ini. Mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, Tulungagung, Batang dan beberapa wilayah lain yang turut berpartisipasi memeriahkan hari lahir PPDI dari wilayahnya masing-masing. Khusus untuk Kabupaten Batang, Jawa …

SEMARANG – Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain. Dilansir dari tribunjatengnews.com, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menuturkan, semua pendapat …

Yogyakarta – Sekretaris Jendral PPDI, Sarjoko, S.H, hari ini Selasa (15/06/2021) berkesempatan untuk ngobrol santai dengan DR. Suntoro Eko, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ AMPD” Yogyakarta. “ Ada beberapa hal yang menarik dari pembicaraan kami, meski tidak secara khusus mengagendakan ngobrol tentang revisi UU Desa,” ujar Sarjoko.   “ Secara khusus ada satu hal yang beliau (DR. Suntoro …

CIANJUR – Pelemahan atas fungsi, kewenangan dan hak lembaga BPD adalah pengkhianat terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berdaulat secara demokrasi pada pengawasan kinerja pemerintah desa. Seperti dilansir dari jabarnews.com, hal tersebut disampaikan Pengurus Badan dan Lembaga Otonom PABPDSI Jawa Barat, (Bantuan Hukum BPD) Kohar Effendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021). Menurut Kohar, desa tidak lagi otonom dalam mengurus kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya …